PENCOPOTAN BUWAS KARENA ORANG KUAT TERUSIK KASUS KORUPSINYA DI USUT.

SUARAMEDAN.com - Jakarta. Pemerintahan Jokowi - JK terus mendapat sorotan oleh masyarakat, terutama dalam komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sinyalemen ini jelas terlihat dalam kasus pergantian Buwas (budi Waseso).

Buwas yang tengah menyelidiki kasus Pelindo II mendadak di ganti Kapolri karena permintaan istana Negara. tentunya ini menjadi tanda tanya yang besar bagi penegakkan hukum di INdonesia. Apakah ada warga Indonesia yang kebal akan hukum? dimana komitmen Pemerintah dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Apapun alasannya, pencopotan Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso karena ada orang kuat yang terusik. Pernyataan Menkopolhukam juga menjadi penanda bahwa ada kelompok tidak nyaman.

"Saya kira semua berpendapat demikian, kalau ini akhirnya mutasi itu disebut hasil rapat Wanjakti, ya itu soal prosedur internal Polri yang profesional saja tapi awalnya karena ada yang merasa terganggu," ujaranggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy, Jumat (4/9/2015).

Kalau memang semua setuju dengan penegakkan hukum, kata politisi PKS ini, gaduh atau senyap sama saja. Justru dengan penegakkan hukum yang gaduh akan ada kontrol dari masyarakat apabila terjadi penyimpangan penanganan.

Sebaliknya kalau penegakkan hukum degan cara sunyi justru rawan penyimpangan. "Ini khan aneh, saat polisi sedang bekerja membongkar dugaan kasus korupsi seperti di Pelindo II dan Pertamina, malah digeser kan menimbulkan tanda tanga," tandas dia.[sumber: teropngsenayan]