Usut PerJokian di DPRD Medan

Suaramedan.com - Medan- Penggunaan anggaran perjalanan Dinas Anggota DPRD Medan Periode 2014-2019 yang mencapai Rp13 miliar dalam kurun waktu 7 bulan memang menyedot perhatian banyak kalangan. Apalagi anggaran yang telah dikeluarkan dinilai cukup fantastis jika dibandingkan dengan kinerja yang telah ditunjukkan para wakil rakyat tersebut.

Praktisi hukum, Muslim Muis mengatakan tidak berbanding lurusnya antara penggunaan anggaran dengan kinerja yang dihasilkan dewan memang memunculkan dugaan terkait adanya penyalahgunaan anggaran tersebut.

Apalagi sempat beredar kabar kalau banyak dari anggota dewan yang menjokikan perjalanan dinasnya, artinya ia menikmati anggaran perjalanan dinas namun kenyataannya yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan dinas. Termasuk juga mengikutsertakan orang lain dalam perjalanan dinas dengan menggunakan fasilitas si anggota dewan seolah-olah anggota dewan yang bersangkutan lah yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Ini sudah masuk dalam delik pidana korupsi. Makanya kita minta agar BPK melakukan audit investigasi soal perjalanan anggota dewan ini. Kita khawatirkan anggaran Rp13 miliar itu terbuang sia-sia sementara output-nya tidak ada dan hanya untuk kepentingan oknum-oknum tertentu saja," terang Muslim yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (PUSHPA) kepada wartawan, Kamis (13/8).

Lebih lanjut dikatakan Muslim terkait perjalanan dinas ini memang kerap menjadi temuan pihak penegak hukum. Oleh karenanya Muslim meminta agar penegak hukum juga tidak tutup mata dengan kondisi ini.

Dijelaskan Muslim, modus penyelewengan anggaran perjalanan dinas dengan menggunakan jasa "joki" memang dilakukan secara teroganisir. Salah satunya dengan melibatkan orang-orang di luar anggota dewan itu sendiri termasuk juga oknum jasa penerbangan dan juga oknum panitia daerah tempat kunjungan rombongan anggota dewan.

"Bukan tidak mungkin anggota dewan yang tertera dalam manifest penerbangan namun yang berangkat bukan yang bersangkutan. Hal inilah yang perlu dikejar oleh penegak hukum, apakah ada unsur kesengajaan atau memang sudah menjadi konspirasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak," jelasnya.

Ketua Komisi C DPRD Medan Salman Alfarisi sendiri mengaku terkejut dengan realisasi belanja perjalanan dinas anggota dewan selama 7 bulan terakhir. Politisi PKS itu mengakui angka Rp13 miliar bukanlah uang yang sedikit apabila dihabiskan hanya untuk perjalanan dinas.

“Kalau dibandingkan dengan produk hukum yang dihasilkan, memang angka Rp13 miliar itu tidak sebanding, bahkah terlalu besar. Kalau anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat tentu akan lebih baik lagi, makanya kita berharap pimpinan dewan lebih selektif dalam memberikan penugasan," tukasnya. 

Belum lagi informasi dari salah seoarang di Gedung Dewan yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa anggota dewan yang berangkat sebagian ada yang memanfaatkan perjalanan dinasnya untuk kegiatan yang negatif (tidak terpuji) seperti pergi ke diskotik dll. tentunya ini sangat menyakitkan hati masyarakat, anggota dewan yang telah di pilih untuk menyampaikan aspirasi dan membangun Kota Medan, malah melakukan penyelewengan dan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...