Bah ! 10 Bulan Jadi Menteri, Puan Belum Juga Mundur dari DPR ?

SUARAMEDAN.com - Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, menjadi satu-satunya Menteri Koordinator yang selamat dari reshuffle. Uniknya, meski sempat diramaikan media beberapa waktu lalu, hingga 10 bulan menjabat sebagai Menteri, Puan tak kunjung menyampaikan permohonan pengunduran diri dari DPR.

"Surat pengunduran diri dari Mas Pram belum kami terima. Mungkin karena baru, baru kemarin. Masih wajar lah. Sebab, ada yang belum juga kami terima itu dari Puan. Jadi, dari dilantik, kami belum terima pengunduran dari Ibu Puan," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Jumat (14/08) seperti dikutip Tribunnews.com.

Pernyataan Fadli ini terkait pertanyaan wartawan, apakah Pramono Anung, anggota Fraksi PDIP DPR yang diangkat menjadi Sekretaris Kabinet, sudah mengundurkan diri dari keanggotaan DPR.

Sepengetahuan Fadli, meski masih tercatat sebagai anggota DPR, sejumlah hak Puan telah dihentikan oleh Sekretariat Jenderal DPR, diantaranya gaji bulanan. Menuru Fadli, demi keteraturan administrasi dan hukum formil di DPR, seharusnya Puan mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan DPR.

"Tapi, sampai saat ini tidak ada surat pengunduruan dirinya dan sampai sekarang tidak ada PAW (Pergantian Antar-Waktu) sehingga keanggotaan DPR masih kurang," tuturnya.

Pada 13 Mei 2015, Puan sempat memberi penjelasan, dirinya sudah tidak menerima gaji dan fasilitas keanggota DPR sejak dilantik menjadi menteri. Adapun perihal administrasi pengunduran diri dan PAW keanggotaan DPR merupakan kebijakan partai sepenuhnya, termasuk dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPR, Winanuningtyastiti Swasanani membenarkan pihaknya belum juga menerima surat pengunduran diri Puan dari keanggotaan DPR.

"Menurut beliau katanya sudah. Tapi, kami sudah cek berkali-kali dan belum ketemu. Jadi, kalau secara administrasi belum berhenti. Kami juga bingung kenapa nggak ketemu," ujar perempuan yang karib disapa Win itu.

Yang jelas, lanjut Win, pihaknya langsung menghentikan pengeluaran untuk fasilitas dan hak gaji Puan tak lama setelah diterima surat tembusan pengangkatan Puan sebagai menteri. "Begitu beliau diangkat dan ada surat tembusan Keppres-nya, seluruh haknya juga dihentikan. Tjahjo Kumolo juga begitu," akunya. [Syf]