Ssst...Ada 70 Temuan Aneh Dalam LHP APBD 2014 DKI, DPRD Bentuk Tim Pansus

SUARAMEDAN.com -DPRD DKI membentuk tim Pansus laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas APBD 2014. Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dibentuk Pansus mengingat Pemprov juga tahun 2013 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ketua tim Pansus LHP DPRD DKI Triwisaksana beralasan pembentukan Pansus tahun ini dirasa sangat perlu untuk mengakomodisi dan menindaklanjuti laporan BPK.

"Mungkin baru tahun ini ketua dewannya menyadari. Pembentukan pansus ini diputuskan oleh ketua dewan. Kemarin saat ketua dewan dan para anggota datang ke kantor BPK Perwakilan Jakarta, kami ditegur oleh Kepala Perwakilan karena selama ini nggak pernah bikin pansus LHP BPK," ujar pria yang akrab disapa Sani saat dihubungi, Sabtu seperti dilansir dari detik.com (8/8/2015).

Pimpinan DPRD DKI memang sempat mengunjungi kantor BPK untuk mengkonsultasikan APBD 2014 yang mendapat opini WDP pada Jumat (31/7) lalu. Tim Pansus juga sudah melakukan pemanggilan kepada eksekutif yang diwakili Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono dan Sekda DKI Saefullah untuk diminta keterangan lebih lanjut.

"Pansus ini bukan untuk meminta pertanggungjawaban. Ada 7 UU yang jadi dasar pertimbangan Permendagri 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tindak Lanjut LHP," jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS itu mengatakan, sebagian besar fraksi mendukung dibentuknya Pansus untuk menindaklanjuti temuan BPK. "Kecuali satu yang tidak setuju," kata dia tanpa merinci fraksi apa.

Mengenai alasan pemanggilan ditujukan kepada Wagub Djarot yang notabenenya baru dilantik pada akhir 2014 lalu, Sani pun punya alasan tersendiri. Menurutnya, meski kasus aset yang diusut dari puluhan tahun yang lalu namun siapapun yang menjabat sebagai eksekutif saat ini tetap harus diminta pertanggungjawaban.

"Pansus ini dibentuk untuk memonitor (mendampingi) Pemprov DKI dalam menindaklanjuti temuan LHP BPK. Jadi yang dihadirkan ya pejabat yang sekarang," terang Sani.

"Pansus bekerja dalam kerangka administratif aja. Bukan politik apalagi hukum," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam LHP APBD 2014, BPK menyatakan ada 70 temuan yang aneh. Dari total 70 temuan dengan total nilai Rp 2,16 triliun, ada 6 permasalahan signifikan yang menjadi fokus pansus. Yakni:

1. Lemahnya pengawasan dan pengendalian kerjasama pemanfaatan aset tanah seluas 30,88 Ha di Mangga Dua dengan PT DP dan tidak menjamin keamanan aset pemerintah Pemprov DKI.

2. Pengadaan Tanah RS SW tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah senilai Rp 191,33 miliar.

3. Penetapan nilai penyertaan modal dan penyerahan aset pemprov DKI kepada PT TJ (BUMD) melalui inbreng tidak sesuai ketentuan.

4. Penyerahan aser Inbreng pemprov DKI berupa tanah 794.830,05 m2, bangunan seluas 234 m2, dan 3 blok apartemen belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal pemerintah pada BUMD.

5. Kelebihan pembayaran biaya premi asuransi kesehatan senilai Rp 3,76 miliar.

6. Administrasi pengelolaan dana biaya operasional pendidikan (BOP) tidak tertib dan terdapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan senilai Rp 3,05 miliar.

Adapun temuan-temuan tersebut berindikasi merugikan daerah senilai Rp 44,37 miliar. Di mana potensi kerugian daerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai 3,23 miliar, administrasi senilai Rp 469,51 juta dan pemborosan sebesar Rp 3,04 miliar.