DPRD Apresiasi PEMPROVSU Yang Mendapat WTP
Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Jenny Riany Lucy Berutu. Dikatakannya, Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Pemprovsu yang telah dapat menjalankan UU terkait dengan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 secara tepat waktu. “Kami juga mengapresiasi atas dipertahankannya Predikat Opini WTP dari BPK RI,” ujarnya.
Hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Aduhot Simamora, Plt Sekda Provsu, Ibnu Hutomo, juga sejumlah pimpinan SKPD Provsu dan sejumlah anggota DPRD Sumut.
Lebih lanjut dikatakan Jenny, contoh penting atas opini BPK RI ini adalah bahwa WTP tersebut merupakan pernyataan professional penilaian mengenai ‘kewajaran’ laporan keuangan dan bukan merupakan ‘jaminan’ tidak adanya Fraud (penyimpangan) yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya penyimpangan di kemudian hari.
Namun, dalam kesempatan itu Fraksi Demokrat juga menyampaikan kalau Pemprovsu mengusung visi pembangunan Sumut sebagai provinsi yang berdaya saing menuju Sumut Sejahtera.
“Berdasarkan hal ini, Pemprovsu kita minta untuk benar-benar fokus menuntaskan sisa masa bakti kepala daerah hingga tahun 2018 nanti dengan upaya untuk mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang berdaya saing dan sejahtera,” kata Jenny.
Hal senada diungkapkan anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut, Herman Sembiring juga mengapresiasi Pemprovsu yang sudah meraih opini WTP secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2016.
“Pemprovsu selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemprovsu. Hal ini patut mendapat apresiasi dari kita,” kata Herman.
Begitu pun, lanjut dia dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu, terhadap laporan keuangan, kepatuhan terhadap UU dan system pengendalian intern, masih terdapat kekurangan dan kelemahan. “Semoga kekurangan dan kelemahan ini menjadi catatan untuk perbaikan kedepannya,” ujar Herman.
Herman juga mengatakan, bahwa hasil Laporan BPK RI Perwakilan Provsu terhadap laporan keuangan Provinsi Sumut tidak melulu menjadi patokan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah Provsu. Artinya, penilaian BPK hanya dalam kriteria evaluasi pelaksanaan anggaran dengan realisasi di lapangan yang dibuktikan dengan bukti administrative dan factual.
“Dalam konteks kinerja Pemprovsu, BPK Sumut belum menyentuhnya, inilah tugas kita untuk melakukan evaluasi atas laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2016 ini,” katanya.
Rapat paripurna LPJP APBD Provsu tahun 2016 ini, sejumlah fraksi juga turut mempertanyakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sebesar Rp1,1 triliun di tahun 2016 yang hingga saat ini belum ada penjelasan. “Silpa ini bukan angka yang kecil, makanya kami minta penjelasan dan rincian dari silpa ini, apakah ini hasil dari penghematan, termasuk sisa tender, putus kontrak atau karena adanya pembatalan kegiatan/program di masing-masing SKPD,” paparnya.()
Gubsu Sampaikan KUA-PPAS APBD 2018 Alami Defisit Rp450 M
Pada hari yang sama, Pemprovsu Gubernur Sumatera Utara menyampaikan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Provsu tahun 2018. KUA PPAS 2018 ini disampaikan Gubsu dan secara bergantian dibacakan juga oleh Plt Sekdaprovsu Ibnu Hutomo kepada DPRD Sumut melalui paripurna dewan, Senin (10/7) di gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.
loading...
0 Response to "DPRD Apresiasi PEMPROVSU Yang Mendapat WTP"
Post a Comment