Pertama Dalam Sejarah, Pemerintahan Jokowi Akan Menggunakan Dana Zakat untuk APBN

SUARAMEDAN.com - Baru pertama dalam sejarah Indonesia, Pemerintahan Jokowi berencana menggunakan Dana Zakat Umat Islam untuk membantu keuangan pemerintah yang yengah defisit.

Langkah pemerintah itu mendapat penolakan dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menentang rencana itu.

"Kenapa baru sekarang ketika sedang defisit APBN?, apakah ketika sedang melimpah dana, pemerintah memberikan dana dan pembinaan yang cukup kepada Baznas?," tanya dia saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (15/09/2016).

Tak semudah itu, lanjut dia, dana zakat umat Islam diintervensi pemerintah dengan berbagai alasan.

"Mobilisasi dan distribusi dana zakat infaq sodaqoh ada syarat-syarat syariah yang tidak semuanya bisa diintervensi oleh pemerintah," tegasnya.

Keinginan pemerintah tersebut, ungkapnya, bukan kali ini saja terjadi. Namun, jauh sebelumnya intervensi pemerintah pernah terjadi.

"Pemerintah dari dulu sering dikritik mau terlibat lebih dalam untuk kegiatan syariah yang subur dananya seperti haji dan zakat. Zaman orde baru bazis dikuasai sepenuhnya oleh birokrasi, Zaman awal reformasi baznas dikembalikan kepada masyarakat. Dan sekarang zaman Jokowi seperti mau kearah sana lagi," terang dia.

Saat ditanya apakah rencana tersebut akan ditolak DPR, Sodik menegaskan selain harus ditolak, pemerintah seharusnya adil dalam artian semua agama selain Islam pun harus dimintai zakatnya.

"Harus ditolak. Negara seharusnya memberantas kemiskinan lewat uang negara yang berasal dari pajak dan pemasukan negara lainnya. Ormas semua agama harus menolak rencana itu karena pemerintah bukan hanya akan menggandeng lembaga dana umat Islam (baznas) tapi juga lembaga dana semua ummat beragama lainnya," pungkasnya