PKS dan GERINDRA Tolak Mentah-Mentah Tawaran Untuk Bergabung Dalam Kabinet
SUARAMEDAN.com -Isu perombakan (reshuffle) kabinet kembali mencuat di publik dan kabarnya akan dilakukan di tahun 2017. Setelah “menggerogoti” partai oposisi seperti PAN, PPP dan Golkar, dikabarkan Pemerintahan Jokowi akan “mengajak” PKS dan Partai Gerindra untuk berhenti menjadi oposisi dan masuk ke kabinet.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak mentah-mentah. Ia menegaskan, pihaknya tetap konsisten berada di luar pemerintahan hingga 2019. “Di luar kabinet maupun dalam kabinet menurut saya hal yang biasa. Dan kita tegaskan, kita tetap berada di luar pemerintahan untuk melaksanakan check and balance dalam demokrasi sekarang ini,” tandas Hidayat saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/12).
Wakil Ketua MPR RI ini beralasan, PKS ingin tetap menjadi pihak yang mengawasi kinerja pemerintah. “Karena, bila pemerintah tidak ada yang mengawasi, kan tidak bagus juga. Jadi, kita tetap konsisten sampai saat ini,” ungkapnya.
Lalu menanggapi kabar bahwa Partai Gerindra akan masuk kabinet, ia meragukan informasi tersebut. Akan tetapi, dia mengaku akan menghormati langkah Gerindra jika memang akan bergabung ke pemerintah. “Tapi, saya tidak yakin Gerindra masuk cabinet. Meski, di balik lagi itu adalah hak mereka. Sesungguhnya koalisi PKS dan Gerindra dalam bentuk program. Dan sampai saat ini juga belum ada pembicaraan reshuffle oleh Pak Prabowo,” paparnya
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menegaskan, citra partainya akan hancur dan dinilai buruk oleh publik kalau sampai bergabung dengan pemerintahan. Tidak hanya itu, Arief menerangkan, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan turun jika sampai partainya merapat ke pemerintah. “Jadi perhitungan Gerindra adalah memikirkan dampak negatif bergabung dalam Pemerintahan Jokowi-JK,” ia menyebutkan saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/12).
Loyalis Prabowo Soebianto ini mengungkapkan, Gerindra hanya ingin berada dalam pemerintahan jika pihaknya yang memimpin negara. “Kalau mau, kan, sejak SBY-Boediono, Gerindra masuk pemerintahan. Dari awal Gerindra berdiri, kami para kader Gerindra punya tujuannya cuma satu yaitu Prabowo Subianto jadi Presiden. Bukan masuk pemerintahan dengan Presiden bukan Prabowo Subianto,” Arief menegaskan.
Lebih lanjut, katanya, ideologi Pemerintahan Jokowi sangat bertolak belakang dengan ideologi dan manifesto Partai Gerindra. Pemerintahan Jokowi dinilai tidak berdaulat secara ekonomi dengan memenuhi syarat dari investor asing. “Misalnya secara nyata adalah adanya investor China yang berinvestasi di Indonesia yang memberi syarat dengan memperkerjakan Warga Negara China dengan segala macam jenis pekerjaan hingga tukang batu dan tukang angkut,” ketus Arief.
Selain itu, di 2017, ia menilai, situasi perekonomian masih belum stabil. “Karena, tahun 2017, ancaman krisis ekonomi akan bisa terjadi di Indonesia mengingat dampak gejolak ekonomi dunia. Yakni, China mulai menarik dananya dari luar negeri, artinya China masuk fase batuk pilek,” kritik Arief.
Sementara itu, politisi PDIP, Darmadi Durianto mengungkapkan, menjelang akhir tahun ini, Jokowi akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah kementerian yang performanya dianggap kurang memuaskan. Hal ini dikatakan Darmadi menanggapi mencuatnya isu perombakan kabinet (reshuffle) jilid III. “Kementerian pendidikan, (kementerian) perindustrian, pertanian juga,” kata Darmadi saat dihubungi wartawan, Rabu (28/12).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak mentah-mentah. Ia menegaskan, pihaknya tetap konsisten berada di luar pemerintahan hingga 2019. “Di luar kabinet maupun dalam kabinet menurut saya hal yang biasa. Dan kita tegaskan, kita tetap berada di luar pemerintahan untuk melaksanakan check and balance dalam demokrasi sekarang ini,” tandas Hidayat saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/12).
Wakil Ketua MPR RI ini beralasan, PKS ingin tetap menjadi pihak yang mengawasi kinerja pemerintah. “Karena, bila pemerintah tidak ada yang mengawasi, kan tidak bagus juga. Jadi, kita tetap konsisten sampai saat ini,” ungkapnya.
Lalu menanggapi kabar bahwa Partai Gerindra akan masuk kabinet, ia meragukan informasi tersebut. Akan tetapi, dia mengaku akan menghormati langkah Gerindra jika memang akan bergabung ke pemerintah. “Tapi, saya tidak yakin Gerindra masuk cabinet. Meski, di balik lagi itu adalah hak mereka. Sesungguhnya koalisi PKS dan Gerindra dalam bentuk program. Dan sampai saat ini juga belum ada pembicaraan reshuffle oleh Pak Prabowo,” paparnya
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menegaskan, citra partainya akan hancur dan dinilai buruk oleh publik kalau sampai bergabung dengan pemerintahan. Tidak hanya itu, Arief menerangkan, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan turun jika sampai partainya merapat ke pemerintah. “Jadi perhitungan Gerindra adalah memikirkan dampak negatif bergabung dalam Pemerintahan Jokowi-JK,” ia menyebutkan saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (28/12).
Loyalis Prabowo Soebianto ini mengungkapkan, Gerindra hanya ingin berada dalam pemerintahan jika pihaknya yang memimpin negara. “Kalau mau, kan, sejak SBY-Boediono, Gerindra masuk pemerintahan. Dari awal Gerindra berdiri, kami para kader Gerindra punya tujuannya cuma satu yaitu Prabowo Subianto jadi Presiden. Bukan masuk pemerintahan dengan Presiden bukan Prabowo Subianto,” Arief menegaskan.
Lebih lanjut, katanya, ideologi Pemerintahan Jokowi sangat bertolak belakang dengan ideologi dan manifesto Partai Gerindra. Pemerintahan Jokowi dinilai tidak berdaulat secara ekonomi dengan memenuhi syarat dari investor asing. “Misalnya secara nyata adalah adanya investor China yang berinvestasi di Indonesia yang memberi syarat dengan memperkerjakan Warga Negara China dengan segala macam jenis pekerjaan hingga tukang batu dan tukang angkut,” ketus Arief.
Selain itu, di 2017, ia menilai, situasi perekonomian masih belum stabil. “Karena, tahun 2017, ancaman krisis ekonomi akan bisa terjadi di Indonesia mengingat dampak gejolak ekonomi dunia. Yakni, China mulai menarik dananya dari luar negeri, artinya China masuk fase batuk pilek,” kritik Arief.
Sementara itu, politisi PDIP, Darmadi Durianto mengungkapkan, menjelang akhir tahun ini, Jokowi akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah kementerian yang performanya dianggap kurang memuaskan. Hal ini dikatakan Darmadi menanggapi mencuatnya isu perombakan kabinet (reshuffle) jilid III. “Kementerian pendidikan, (kementerian) perindustrian, pertanian juga,” kata Darmadi saat dihubungi wartawan, Rabu (28/12).
loading...
0 Response to "PKS dan GERINDRA Tolak Mentah-Mentah Tawaran Untuk Bergabung Dalam Kabinet"
Post a Comment