Di Paripurna, PKS Blak-blakan Soal Judi, Prostitusi dan Pungli

SUARAMEDAN.com - Medan,- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyuarakan protes masyarakat Kota Medan terkait masalah judi, prostitusi dan pungutan liar di Kota Medan dalam Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terkait Nota Pengantar Walikota Medan atas Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2017 di ruang Paripurna DPRD Medan, Selasa (20/12/2016) siang.

"Sebelum kami membacakan pemandangan umum, kami ingin menyampaikan tentang keluhan masyarakat yang kami terima tentang maraknya aktivitas judi dadu di jalan emas dan jalan perak kelurahan kota Bangun kecamatan Medan Deli. Aktivits judi dadu ini sudah terjadi terang – benderang dan tak punya malu lagi serta beroperasi 24 jam. Lokasi ini sudah di grebek oleh pihak kepolisian namun kembali beroperasi karena disinyalir didukung oleh oknum aparat. Oleh karena itu, kepada Walikota medan agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tni untuk melakukan operasi penertiban terhadap aktivitas judi ini. Kami minta tanggapannya," jelas Ketua Fraksi FPKS DPRD Medan, Muhammad Nasir.

Kemudian, kata Nasir, di sepanjang pinggiran Sungai Deli mulai dari kelurahan Kota Bangun hingga ke kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan hingga ke kecamatan Medan Belawan banyak berdiri tempat – tempat mesum dan warung remang – remang yang juga meresahkan masyarakat sekitar.

"Bahkan di sebahagian kawasan tersebut gelap gulita tanpa lampu sama sekali sehingga sangat berpotensi adanya aktivitas maksiat. Kami sangat mengherankan minimnya perhatian dari aparatur pemerintahan setempat. Oleh karena itu, kami minta agar aktivitas maksiat dan warung remang – remang di kawasan tersebut diteribkan dengan segera. Kami minta tanggapannya," jelasnya.

Beberapa waktu yang lalu, Kata Nasir, pemerintah kota medan telah menerbitkan kebijakan menghapus pungli dengan membentuk satuan pemberantasan pungli atau disingkat dengan saber pungli. Kebijakan ini kami nilai sebagai langkah berani ditengah mental birokrasi kota Medan yang sangat lemah dan sarat dengan pungli yang sudah menjadi rahasia umum di kota Medan.

"Hampir sulit kita menemukan pelayanan publik di kota ini dimana tidak ada pungutan liar didalamnya. Selain bertentangan dengan hukum, pungli sangat merugikan masyarakat dan menyebabkan layanan publik menjadi mahal. Tanpa pungli birokrasi seolah – olah menjadi lambat, lama dan sulit menjalankan tugas – tugasnya. Demikian halnya yang terjadi dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan yang lambat mengeluarkan SK CPNS guru – guru SD dan SMP yang telah selesai melaksanakan pra jabatan," jelas mantan Politisi DPRD Sumut ini.

Sesuai informasi, bahwa sk cpns tersebut dibagikan sepekan lalu terhitung mulai tanggalnya adalah 1 oktober 2017. Demikian juga UPT-UPT sekolah yang sering kali memperlambat urusan – urusan sekolah di kota medan dan harus membayar sejumlah uang untuk mempercepat urusan di dinas pendidikan.

"Keterlambatan turunnya SK CPNS ini, kami sinyalir sebagai salah satu bukti keberhasilan pemberantasan pungli di lingkungan Dinas pendidikan kota medan meskipun dengan resiko pelayanan menjadi lambat dan dengan waktu yang lama. Oleh karena itu, kami sangat mendukung kepada saudara walikota medan bapak Drs Dzulmi Eldin, M.si untuk melanjutkan pemberantasan pungli di kota Medan namun dengan harapan pelayanan birokrasi kepada seluruh masyarakat kota medan tidak terganggu sedikitpun," ucapnya.

Kemudian, FPKS juga masih menerima laporan banyaknya guru – guru yang telah menerima surat sertifikasi guru tapi sampai kini belum pernah menerima dana sertifikasi guru. FPKS berulang kali telah menyampaikan terkait hal seperti ini, namun masih saja terulang kembali.

"Kami minta penjelasan dari dinas pendidikan tentang berapa banyak guru yang memiliki surat sertifikasi tapi belum dicairkan dananya disertai dengan alasan – alasannya. Dalam hal ini juga kami harapkan adanya perhatian dari bapak walikota medan agar persoalan dana sertifikasi guru ini bisa diselesaikan segera," jelasnya.