Masiswa Bangkit ! Tuntut Jokowi-JK Mundur

SUARAMEDAN.com - Dua tahun Pemerintahan Jokowi-Jk cuma menambah hutang negara semakin bertambah. 

Total utang pemerintah Indonesia September 2016 mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp3.438,29 triliun. Tercatat utang pemerintah naik Rp6,53 triliun menjadi Rp3.444,82 triliun. Sementara pembangunan tdk dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

Selain itu banyaknya tenaga kerja asing dari tiongkok menambah permasalahan baru di negeri ini. Serta masih banyak lagi kegagalan yang dilakukan Pemerintahan sekarang. 

Kalau ada pembangunan, namun tak brrdampak banyak pada rakyat kecil, seperti reklamasi pantai Jakarta. Siapakah yg di untungkan atas pembangunan itu? mampukah rakyat Jakarta membeli atau menyewa lokasi yang akan di bangun? sementara mau bayar rusunawa aja masih tertatih-tatih. 

Dari segi hukum, kepastian hukum di Indonesia masih jalan di tempat. 
Aparat penegak hukum belum mampu bersikap tegas bahkan terkesan di tunggangi kepentingan penguasa dan pengusaha.

Hal ini menjadi perhatian serius para Mahasiswa di seluruh Indonesia. 

Di Medan, Sumatera Utara ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cipayung, terdiri dari KAMMI, HMI, PMII, HIMMAH, IMM dan PMKRI melakukan aksi unjuk rasa nenuntut Pemerintahan Jokowi-JK untuk mundur jika tak mampu mengurus NKRI.

Ketua KAMMI Sumatera Utara mengatakan aksi ini di lakukan karena 2 thn Pemerintahan Jokowi-JK di anggap gagal dalam membaea bangsa Indonesia keluar dari krisis.

Berikut Pernyataan Sikap resmi Kesatuan Sksi Mahasuswa Muslim Indonesia.

Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus – Sumatera Utara Peduli Indonesia
Evaluasi 2 tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla
#Negera Salah Urus, #Hentikan Politik Pencitraan

Telah 2 tahun duet Joko Widodo –Jusuf Kalla memimpin negeri ini. Janji-janji kampanye mereka melalui revolusi mental dan nawa cita tinggal kenangan. Harapan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan menuju Indonesia adil, makmur, dan berdaulat hanya isapan jempol. Kondisi negara hari ini sangat mengkhawatirkan, dimana negara tidak mampu hadir di tengah penderitaan yang dihadapi rakyatnya. Kepemimpinan yang sangat lemah dan hanya berorientasi kepada kepentingan pemilik modal. Rezim Jokowi  hanya disibukkan dengan pencitraan belaka.

Di sektor ekonomi makro, penerimaan negara melalui pajak tidak sesuai target walaupun sudah ada program Tax Amnesty. Di samping itu, utang Indonesia meningkat drastis, yaitu sebesar 6,4 % dengan posisi terakhir Rp 3.501 triliun atau 27,7 % dari PDB. Bahkan, untuk menyicil utang saja, Indonesia harus memamakai dana utangan luar negeri. APBN 2016 dikoreksi beberapa kali untuk penyesuaian, begitu juga dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menandakan bahwa negara dikelola oleh orang yang salah dan tidak profesional.

Kedaulatan pangan dan energi merupakan sesuatu yang didambakan dari dulu sejak  Indonesia merdeka . Produksi dan distribusi komoditas utama masih dikuasai oleh para pemilik modal besar dan para pemburu rente yang tidak mempedulikan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Harga komoditas unggulan yang terus turun, sedangkan harga bibit dan pupuk melambung tinggi. Sehingga membuat usaha rakyat semakin sulit untuk berkembang. Peran negara nihil dalam memproteksi usaha rakyat di berbagai sektor. Pada akhirnya, kita terus-menerus bergantung pada produk-produk import.

Di sektor hukum dan pemberantasan korupsi, komitmen pemerintah dalam menjalankan udang-undang terbukti masih sangat rendah. Intervensi kekuasaan dalam proses penegakan hukum masih marak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya kongkalikong antara pejabat  korup, politisi busuk, dan pengusaha hitam (3 begal reformasi) dalam penegakan hukum. Sehingga penuntasan kasus-kasus korupsi besar masih jalan di tempat, seperti kasus Suap Reklamasi, Sumber Waras, Century, dan BLBI.

Di sektor sosial, terbukti peran negara dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran masih jauh dari harapan. Padahal, kemiskinan dan pengangguran inilah yang membuat masyarakat menjadi gelap mata sehingga kerap tejadi perilaku menyimpang, tindakan kriminal, kerusuhan, dan disintegrasi. Begitu juga dengan kasus perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan human traficking yang luput dari perhatian rezim berkuasa.

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...