Hari ini Digusur, Warga Pinggiran Rel di Medan Tuntut Keadilan Pada Jokowi
SUARAMEDAN.com - Hari ini PT KAI akan melakukan pengusuran terhadap warga Jalan Timah Kecamatan Medan Area.Imbasnya untuk mencari keadilan warga kembali mendatangi Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (25/10).
Kehadiran sejumlah warga yang langsung diterima anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDIP atas nama Boydo HK Panjaitan dan Paul Mei Simanjuntak. “ Tolonglah,pak hari ini (Rabu,red) kami mau digusur.Dulu rumah kami sudah dibelah 11 meter oleh PT KAI.Tapi, sekarang dengan sisa 4 meter lagi mau dihancur habis,” kata Aini mewakili sejumlah warga yang hadir.
Menurut Aini, pengusuran oleh PT KAI ini diharapkan dapat melakukan ganti rugi tanah, agar warga dapat mengalihkan tempat tinggalnya di daerah lain di Kota Medan.
Menanggapi keluhan warga itu, Boydo HK Panjaitan yang didampinggi Paul Mei Anton Simanjuntak,anggota Fraksi PDI Perjuangan saat itu menyarankan kepada warga Jalan Timah yang berjumlah 60 kepala keluarga (KK) itu agar dapat memilih pindah ke rumah susun (Rusun).” Ini kesalahan PT KAI, gak mau benar-benar kerja sama dengan Pemko Medan. Harusnya ada langkah untuk tempat tinggal,” katanya.
Tak ingin berkutat akan persoalan tersebut,Boydo HK Panjaitan dan Paul Mei Anton Simanjuntak akhirnya membawa warga langsung ke kantor PT KAI Divre I Sumut di Jalan Prof.H.M.Yamin,Medan.
Kehadiran anggota DPRD Kota Medan tersebut diterima Zakaria mewakili management PT KAI Divre I Sumut yang mengatakan bahwa pihaknya tetap akan melaksanakan keputusan yang telah dikeluarkan. “ Besok (hari ini,red) tetap akan dilakukan pengusuran karena sudah terlalu lama.Dan kami tidak bisa lagi menunda,”ucapnya.
Pernyataan tersebut sangat disayangkan oleh Paul Mei Anton Simanjuntak yang saat itu berharap agar terlebih dahulu dilakukan penundaan,sehingga menimbulkan perdebatan. “ Kalau bisa dilakukan penundaan pengusuran karena selama ini PT KAI tidak pernah koperatif karena belum pernah dilakukan sosialisasi terhadap warga yang digusur.Jika Presiden Jokwoi mengetahui persoalan pengusuran ini pasti tidak ingin terjadi tindakan semena-mena dilapangan karena konsep yang dilakukan PT KAI selalu terjadi pelanggaran dan tidak pernah melakukan langkah kordinasi dengan seluruh stake holder,termasuk Pemko Medan,” ucapnya saat itu.
Masih ditempat yang sama,Boydo HK Panjaitan,menyarankan agar PT KAI seharusnya melakukan langkah kordinasi dengan pihak Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar mencari solusi bersama-sama,bukan langsung mengambil tindakan secara langsung dilapangan. “ Bagaimana pun bapak-bapak harus memahami masyarakat yang digusur ini bagian dari penduduk kota ini semuanya dikuatkan dengan adanya kepemilikan identitas hingga pembayara pajak.Jelas ini disini ada tanggung jawab pemerintah,kenapa PT KAI tidak melakukan langkah kordinasi dengan Walikota Medan untuk bertanya dan mencari solusi atas persoalan warga ini.Bukan sebaliknya PT KAI langsung mengambil tindakan dengan bersetuhan langsung dengan warga yang menunjukan sudah super power ,”tegasnya.
Jika,tetap dilakukan tindakan pengusuran dilapangan,sambung Boydo,maka akan terjadi tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM),serta PT KAI pun harus memahami dasar undang-undang. “ Bapak-bapak juga harus paham jika mereka (warga,red) dipaksa untuk digusur,maka dilapangan akan terjadi pelanggaran HAM.Dan semuanya harus memahami juga amademen undang-undang bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara jika tetap dilaksanakan pengusuran jelas terjadi kemiskinan,silakan saja cabut keputusan undang-undang itu karena sudah dilanggar,”tegasnya kembali.
Boydo hanya berharap seharusnya PT KAI dapat melakukan kordinasi dengan Walikota Medan membicarakan nasib para warga korban pengusuran.” Ini seharusnya bisa diselesaikan dengan baik,tanpa ada kekerasan dilapangan silakan kordinasi kepada Walikota Medan tanyakan kemana warga ini dibawa,bukan semena-mena PT KAI.Jika memang tidak ada solusi,maka kami akan bawa persoalan ini kepada Presiden Jokowi,”ucapnya kembali.
Namun,tetap saja apa yang disampaikan tersebut tidak digubris oleh tim PT KAI yang hadir hingga meninggalkan ruangan pertemuan.Tak membuahkan hasil apa pun warga pun sempat menangis histeris yang berharap adanya rasa keadilan. “ Dimana hati nurani bapak-bapak kalau kalian jadi kami bagaimana.Tega kali kalian ,”keluh sejumlah warga dengan isak tangis meninggalkan ruangan.
Dihalaman PT KAI pun warga juga berharap hal yang sama untuk mendapat keadilan. “Janganlah kami digusur,tolong Bapak Presiden lihat kami warga pinggiran rel ini, “ucap sejumlah warga yang langsung dirangkul oleh Boydo HK Panjaitan dan Paul Mei Anton Simanjuntak.
Tidak hanya warga Jalan Timah sebaliknya warga pinggiran rela dikawasan Glugur,Medan Barat hingga Pulo Braya Kota pun kembali mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan untuk menuntut agar dilakukan penundaan pengusuran.
Kehadiran sejumlah warga yang langsung diterima anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDIP atas nama Boydo HK Panjaitan dan Paul Mei Simanjuntak. “ Tolonglah,pak hari ini (Rabu,red) kami mau digusur.Dulu rumah kami sudah dibelah 11 meter oleh PT KAI.Tapi, sekarang dengan sisa 4 meter lagi mau dihancur habis,” kata Aini mewakili sejumlah warga yang hadir.
Menurut Aini, pengusuran oleh PT KAI ini diharapkan dapat melakukan ganti rugi tanah, agar warga dapat mengalihkan tempat tinggalnya di daerah lain di Kota Medan.
Menanggapi keluhan warga itu, Boydo HK Panjaitan yang didampinggi Paul Mei Anton Simanjuntak,anggota Fraksi PDI Perjuangan saat itu menyarankan kepada warga Jalan Timah yang berjumlah 60 kepala keluarga (KK) itu agar dapat memilih pindah ke rumah susun (Rusun).” Ini kesalahan PT KAI, gak mau benar-benar kerja sama dengan Pemko Medan. Harusnya ada langkah untuk tempat tinggal,” katanya.
Tak ingin berkutat akan persoalan tersebut,Boydo HK Panjaitan dan Paul Mei Anton Simanjuntak akhirnya membawa warga langsung ke kantor PT KAI Divre I Sumut di Jalan Prof.H.M.Yamin,Medan.
Kehadiran anggota DPRD Kota Medan tersebut diterima Zakaria mewakili management PT KAI Divre I Sumut yang mengatakan bahwa pihaknya tetap akan melaksanakan keputusan yang telah dikeluarkan. “ Besok (hari ini,red) tetap akan dilakukan pengusuran karena sudah terlalu lama.Dan kami tidak bisa lagi menunda,”ucapnya.
Pernyataan tersebut sangat disayangkan oleh Paul Mei Anton Simanjuntak yang saat itu berharap agar terlebih dahulu dilakukan penundaan,sehingga menimbulkan perdebatan. “ Kalau bisa dilakukan penundaan pengusuran karena selama ini PT KAI tidak pernah koperatif karena belum pernah dilakukan sosialisasi terhadap warga yang digusur.Jika Presiden Jokwoi mengetahui persoalan pengusuran ini pasti tidak ingin terjadi tindakan semena-mena dilapangan karena konsep yang dilakukan PT KAI selalu terjadi pelanggaran dan tidak pernah melakukan langkah kordinasi dengan seluruh stake holder,termasuk Pemko Medan,” ucapnya saat itu.
Masih ditempat yang sama,Boydo HK Panjaitan,menyarankan agar PT KAI seharusnya melakukan langkah kordinasi dengan pihak Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar mencari solusi bersama-sama,bukan langsung mengambil tindakan secara langsung dilapangan. “ Bagaimana pun bapak-bapak harus memahami masyarakat yang digusur ini bagian dari penduduk kota ini semuanya dikuatkan dengan adanya kepemilikan identitas hingga pembayara pajak.Jelas ini disini ada tanggung jawab pemerintah,kenapa PT KAI tidak melakukan langkah kordinasi dengan Walikota Medan untuk bertanya dan mencari solusi atas persoalan warga ini.Bukan sebaliknya PT KAI langsung mengambil tindakan dengan bersetuhan langsung dengan warga yang menunjukan sudah super power ,”tegasnya.
Jika,tetap dilakukan tindakan pengusuran dilapangan,sambung Boydo,maka akan terjadi tindakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM),serta PT KAI pun harus memahami dasar undang-undang. “ Bapak-bapak juga harus paham jika mereka (warga,red) dipaksa untuk digusur,maka dilapangan akan terjadi pelanggaran HAM.Dan semuanya harus memahami juga amademen undang-undang bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara jika tetap dilaksanakan pengusuran jelas terjadi kemiskinan,silakan saja cabut keputusan undang-undang itu karena sudah dilanggar,”tegasnya kembali.
Boydo hanya berharap seharusnya PT KAI dapat melakukan kordinasi dengan Walikota Medan membicarakan nasib para warga korban pengusuran.” Ini seharusnya bisa diselesaikan dengan baik,tanpa ada kekerasan dilapangan silakan kordinasi kepada Walikota Medan tanyakan kemana warga ini dibawa,bukan semena-mena PT KAI.Jika memang tidak ada solusi,maka kami akan bawa persoalan ini kepada Presiden Jokowi,”ucapnya kembali.
Namun,tetap saja apa yang disampaikan tersebut tidak digubris oleh tim PT KAI yang hadir hingga meninggalkan ruangan pertemuan.Tak membuahkan hasil apa pun warga pun sempat menangis histeris yang berharap adanya rasa keadilan. “ Dimana hati nurani bapak-bapak kalau kalian jadi kami bagaimana.Tega kali kalian ,”keluh sejumlah warga dengan isak tangis meninggalkan ruangan.
Dihalaman PT KAI pun warga juga berharap hal yang sama untuk mendapat keadilan. “Janganlah kami digusur,tolong Bapak Presiden lihat kami warga pinggiran rel ini, “ucap sejumlah warga yang langsung dirangkul oleh Boydo HK Panjaitan dan Paul Mei Anton Simanjuntak.
Tidak hanya warga Jalan Timah sebaliknya warga pinggiran rela dikawasan Glugur,Medan Barat hingga Pulo Braya Kota pun kembali mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan untuk menuntut agar dilakukan penundaan pengusuran.
loading...
0 Response to "Hari ini Digusur, Warga Pinggiran Rel di Medan Tuntut Keadilan Pada Jokowi"
Post a Comment