Aksi 4 Nopember !! Dua Singa Parlemen Akan Turun Ke Jalan, Coba Dengar Apa Kata Mereka

SUARAMEDAN.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah menyatakan ikut turun ke jalan dalam aksi demontrasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPFM), di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016) mendatang. Kedua pimpinan dewan tersebut akan membaur dengan massa guna meminta penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta,Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Fadli, gerakan ini murni bentuk solidaritas bersama rakyat untuk menegakkan hukum. Aksi ini tidak berhubungan dengan SARA atau kepentingan di Pilkada DKI 2017.

"Aspirasi ini (sejumlah Ormas Islam) akan saya teruskan ke presiden dengan menyurati, apakah ada intervensi presiden. Saya juga ingin bicara ke polisi tentang (demontrasi) 4 November 2016, ini merupakan aspirasi dan tujuannya damai," kata Fadli saat menerima kunjungan beberapa Ormas Islam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2016.

Lebih jauh Fadli menyatakan, sesuai Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

"Masalah Ahok harus ada penegakan hukum yang jelas. Kalo nggak bakal ada pembangkangan dari rakyat. Maka kepolisian harus tindak lanjuti secara objektif, imparsial, dan profesional," tegasnya.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta, Presiden Jokowi untuk tak bepergian saat demonstrasi yang digelar sejumlah organisasi masyarakat Islam pada Jumat, 4 November 2016.

"Saya imbau Jokowi, para ulama ingin ketemu Presiden. Tolong Presiden jangan kemana-mana, dengar aspirasi masyarakat. Jangan salah paham. Dengar langsung tak ada salahnya. Akan lebh baik ke depannya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin 31 Oktober 2016.

Ia mengatakan, cara pikir terhadap persoalan ini harus dilihat dari adanya tuntutan masyarakat. Tuntutan ini terkait dengan keadilan penegakan hukum.

"Bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana melanggar UU, harus diproses dalam mekanisme hukum yang ada. Semua warga negara sama di depan hukum, jangan ada diskriminasi," kata Fahri.

Menurutnya, tidak akan ada demonstrasi yang besar ketika penegak hukum dari awal tepat melakukan penindakan terhadap persoalan ini.

"Penegak hukum tampak muter-muter ini. Bilangnya masalah agama tak ada urusan sama negara, ini adalah provokasi yang menciptakan kemarahan umum. Menuntut agar saudara Basuki (Ahok) diadili," katanya menambahkan.

Menurutnya, Kepolisian yang tidak langsung menindak Ahok sebagai bentuk diskriminasi. Sehingga masyarakat melihat seolah keistimewaan ke Ahok terlalu banyak.

"Orang marah wajar. Demontrasi upaya damai, sah, legal, oleh warga negara yang merasa tidak benar dalam urusan publik. Yang mau diaspirasikan, karena merasa ada perlindungan ke orang yang terlalu banyak diistimewakan.”

Sebelumnya, sejumlah organisasi Islam berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November 2016 mendatang. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditangkap lantaran diduga menistakan agama.

Berbagai sumber