Penindasan Terhadap Muslim Rohingya di Amini Peraih Nobel Aung San Suu Kyi

SUARAMEDAN.com - DHAKA, – Penindasan terhadap Muslim Rohingya terus terjadi. Pemerintah Myanmar mengerahkan pasukannya ke Provinsi Rakhine. Puluhan orang tewas saat pasukan pemerintah Myanmar menyerbu kampung-kampung muslim.

Penganiayaan militer Myanmar terhadap komunitas Muslim Rohingya di Rakhine telah disorot PBB sebagai salah satu komunitas yang paling teraniaya di dunia. Sikap Aung San Suu Kyi yang jadi pihak berkuasa di Myanmar saat ini dinilai memalukan karena bungkam atas derita yang dialami komunitas Rohingya.

Konflik antara etnis muslim Rohingya dan mayoritas penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Budha seolah tak berkesudahan. Puluhan ribu warga Rohingya terlunta-lunta mengungsi ke negara lain, termasuk Indonesia.

Pemerintah Myanmar telah menyangkal jika militernya melakukan penembakan, pembunuhan, pemerkosaan dan penjarahan terhadap warga Rohingya dalam operasi militer terbaru di Rakhine Oktober lalu. Padahal, berbagai bukti menyatakan sebaliknya.

Suu Kyi meraih Hadiah Nobel Perdamaian saat jadi korban penindasan junta militer ketika dia jadi pemimpin oposisi Myanmar. Suu Kyi diharapkan masyarakat internasional jadi pembela komunitas tertindas, tapi bungkam atas nasib komunitas muslim Rohingya di negaranya.

Di Myanmar, etnis Rohingya tak diakui sebagai warga negara. Mereka kesulitan memperoleh akses kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak. Kekerasan juga terus terjadi.

Baca Juga : Akhiri Konflik Rohingya, Desak Pemerintah Tegur Myanmar

Kritikan keras terhadap Suu Kyi, salah satunya disuarakan media Bangladesh, Dhaka Tribune, dalam editorialnya, hari Senin (21/11/2016) yang berjudul “Come together for the Rohingyas”, demikian sebagaimana diberitakan sindonews.com.

“Penaklukan dan penindasan brutal terhadap komunitas Rohingya terus terjadi meskipun pemerintah Aung Sun Suu Kyi berada di kekuasaan,” bunyi editorial itu. “Ini adalah realitas mengerikan dari komunitas minoritas ini yang mendiami negara bagian Rakhine, Myanmar,” lanjut editorial tersebut.

Bangladesh telah mengecam keras pemerintah Suu Kyi, karena komunitas Rohingya jadi korban penganiayaan militer Myanmar ketika hendak melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh.

“Yang lebih bermasalah adalah bagaimana Myanmar terus menyangkal keadaan ini, meskipun bukti menyatakan sebaliknya,” kritik media Bangladesh itu. ”Ini sangat memalukan bahwa bangsa itu terus berperilaku dengan cara ini meskipun kemarahan internasional terhadap taktik yang tidak manusiawi tersebut,” lanjut kritik tersebut mengacu pada pemerintahan Suu Kyi.

Pemerintah Bangladesh berencana menjatuhkan sanksi perdagangan yang ketat pada Myanmar kecuali komunitas Rohingya diperbolehkan kembali ke tanah air mereka dan diberikan hak yang sama sebagai warga negara Myanmar.

Sebuah citra satelit yang dipublikasikan Human Rights Watch (HRW) menunjukkan, 820 bangunan di desa-desa itu hancur antara 10 hingga 18 November 2016.

Menurut data HRW, lebih dari 1.200 rumah telah diratakan di desa-desa yang dihuni kaum Muslim Rohingya dalam enam minggu terakhir. Militer merupakan aktor operasi keamanan di Rakhine, namun pemerintah Myanmar menyangkal telah meratakan rumah-rumah warga Rohingya.