Wow... Pengadaan Tablet 1 Milyar Untuk Pimpinan DPRD Medan

SUARAMEDAN.com. Medan - Rencana pengadaan laptop dan tablet bagi anggota DPRD Medan sebesar Rp 1 miliar dinilai tidak memiliki sensitivitas sosial. Berdalih fasilitas laptop dan tablet diusulkan untuk mendukung kinerja menampung aspirasi warga.

Hal itu disampaikan Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S Siregar. Menurutnya, sangat tidak logis alasan yang diungkapkan sekretariat dan beberapa anggota DPRD, penyediaan laptop dan tablet sangat mendesak direalisasikan.

Seolah ingin mengenyampingkan keberadaan pegawai yang membantu mendokumentasikan aktivitas dan hasil kerja anggota DPRD, sekretariat DPRD Medan 'sedang berusaha' membodohi rakyat.
"DPRD Medan tidak peka terhadap derita yang dialami warga Medan.

Di saat masyarakat sedang menderita dengan pelayanan publik dan kondisi infrastruktur yang buruk, DPRD Medan menyandera Pemko Medan untuk memenuhi permintaan laptop dan tablet baru. Sangat tidak masuk akal, kondisi komputer yang lama di DPRD Medan masih baik dan layak pakai harus diganti dengan laptop baru dengan harga yang mahal," kata Padian.

Padian menyebut, DPRD Medan idealnya hadir ke masyarakat untuk meraih simpati dengan meringankan penderitaan rakyat. Bukan malah sebaliknya mengkhianati amanah rakyat meminta fasilitas pribadi tetapi berdalih untuk kepentingan rakyat.

"DPRD Medan seharusnya berada di garda terdepan mengkritisi kinerja Pemko Medan yang buruk dan mendesak pelayanan publik berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Selain alasan kebutuhan laptop dan tablet, Padian menilai terlalu mengada-ada dan tidak memiliki urgensi. Ditinjau dari segi anggaran juga sangat tidak masuk akal sebesar Rp 1 miliar dengan rincian 34 laptop, 5 Tablet dan beberapa komputer.

Baca Juga : Nekad, 2 IRT Seludupkan sabu ke Tanjung Gusta

"DPRD Medan disinyalir meminta fasilitas laptop dan tablet bukan untuk menunjang kebutuhan, tetapi hanya “gaya-gayaan” mengikuti tren brand tertentu jika dikaji dari anggaran sebesar Rp 1 miliar," ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, Pemko Medan tidak seharusnya memenuhi permintaan DPRD Medan untuk memberikan fasilitas laptop dan tablet, apalagi DPRD Medan baru saja mendapatkan fasilitas mobil dinas baru. Tentu akan lebih baik anggaran yang ada bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih dirasakan warga Medan.

"Wali Kota Medan harus lebih berani menolak kehendak DPRD Medan dengan dalih kondisi infrastruktur yang buruk yang harus dibenahi. Tetapi, ketika Wali Kota Medan dengan cepat memenuhi permintaan DPRD Medan, bukan tidak mungkin fasilitas laptop dan tablet baru adalah upaya pejabat Pemko Medan meninabobokan DPRD Medan tidak bekerja untuk rakyat," ungkap Padian.

sumber : analisadaily