Jokowi Geram "Perang Dingin" Dengan SBY di Mulai

SUARAMEDAN.com - Perang dingin antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke - enam SBY kembali dimulai. Peristiwa ini di tengarai akibat kritikan SBy kepada Jokowi selama ini.

Tak mau kalah Presiden Jokowipun geram dengan mengancam akan melaporkan proyek-proyek listrik yang "mangkrak" atau terbengkalai ketika era SBY ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden mengancam akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama proyek-proyek yang tidak bisa diteruskan karena merugikan negara triliunan rupiah.

"Kalau memang ini tidak bisa diteruskan, ya sudah berarti saya akan bawa ke KPK," kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW, Selasa (1/11/2016).

Hal itu menurutnya perlu dilakukan karena menyangkut uang dan anggaran yang sangat besar, namun sampai saat ini Presiden belum juga mendapatkan kepastian mengenai hal itu. Presiden telah meminta laporan dari BPKP mengenai 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak 7-8 tahun.

"Ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Apakah langsung bisa diteruskan, kalau saya lihat satu dua di lapangan kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur sudah karatan semuanya, ini harus ada kepastian," tegasnya.

Gayungpun bersambut, SBY melakukan pertemuan dengan MenkoPolhukamWiranto usai menemani Presiden Jokowi bersilaturahim dengan Prabowo. Pertemuan SBY dengan Wiranto terkait aksi Bela Islam yang akan dilakukan tanggal 4 Nopember 2016. kenapa Aksi 4 Nopember ini menjadi pernting, karena aksi ini dapat memicu kerusuhan yang besar dan berujung pada isu meminta Jokowi mundur dari kursi Presiden.

Setelah bertemu Wiranto, SBYpun menemui wapres Jusuf Kalla. dalam pertemuan tersebut JUsuf Kalla (JK) mengatakan bahwa bukan SBY di dalang dibalik peristiwa 4 nopember nanti.


Presiden Jokowi sekaligus meminta kepada BPKP untuk memastikan status 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak. Menurutnya, proyek yang sudah menelan biaya triliunan rupiah ini harus dipastikan statusnya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak.

Dalam Rapat Terbatas tersebut tampak hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana, dan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir.

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...