FPKS : Permasalahan Banjir, Kemiskinan dan Pengangguran Harus Jadi Perhatian Pemko Medan

SUARAMEDAN.com - Permasalahan banjir, kemiskinan dan pengangguran di Kota Medan harus jadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam 5 tahun mendatang. Pemko Medan diminta memiliki solusi konkret untuk meminimalisir banjir yang terjadi di Medan, khususnya kawasan Medan Bagian Utara.

Ini diungkapkan oleh Rajudin Sagala saat membacakan Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Medan, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2016-2021, Selasa (11/10).

"Di kawasan Medan Bagian Utara sangat rentan banjir hingga berhari-hari. Banjir itu sering menggenangi rumah warga yang ada di Kelurahan Besar, Kelurahan Sei Mati, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan," ucap Rajudin.

Selain daerah itu, sambungnya, banjir juga terjadi di Kel Terjun, Kel Rengas Pulau, Kel Tanah Enam Ratus, Kec Medan Marelan. Lalu di Kel Mabar Hulu, Kel Mabar Hilir, Kel Tanjung Mulia Hilir, Kec Medan Deli dan Kec Medan Belawan.

"Kami melihat perlu penanganan yang mendesak untuk mengurangi peluang terjadinya banjir. Kami minta agar Pemko Medan melakukannya pada tahun 2017. Dan kami minta agar Pemko Medan melakukan kordinasi dengan Pemprovsu dan Balai Wilayah Sungai Provsu untuk mengatur air di Sungai Kera," bilangnya.

Sementara itu, F-Golkar dalam pendapat yang disampaikan oleh T Eswin menekankan agar Pemko Medan, serius dan terus mencari alternatif mengenai masalah pengangguran dan kemiskinan.
"Angka pengangguran dan kemiskinan diharap dapat ditekan dengan lebih terkordinirnya hubungan antar instansi terkait dengan pihak swasta. Sehingga mendorong tumbuhnya investasi dan terciptanya lapangan kerja yang lebih luas," ucap Eswin.

Lanjut dikatakan Eswin, Pemko Medan harus dapat memanfaatkan destinasi wisata unggulan sebagai salah satu sumber PAD dengan pengembangan sektor perdagangan. Terlebih lagi, gencarnya pengembangan kawasan Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional. "Untuk itu, diperlukan program pengembangan wisata daerah yang lebih terintegrasi, khususnya di tiap kecamatan potensial," tandasnya.