Demo Refleksi 2 Tahun Jokowi-JK, Ini Pernyataan Sikap KAMMI Sumatera Utara

SUARAMEDAN.com - Untuk kesekian kalinya Presiden Jokowi berbohong kepada publik. Hal itu terbukti dari janji Jokowi untuk tidak berhutang yang disampaikan saat kampanye dan pada kenyataannya Jokowi menambah hutang. Belum lagi nawacita pemerintahan yang mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memberi rasa aman pada warga negara masih belum mampu dibuktikan.

Hal ini disampaikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut saat melakukan unjukrasa, Senin (17/10). Mereka menilai, Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), mengalami kemunduruan di berbagai aspek.

Ratusan massa KAMMI memulai aksi unjukrasanya dari Lapangan Merdeka. Dari sana mereka kemudian bergerak ke Bundaran Jl. Gatot Subroto. Saat melintas di Jl. Putri Hijau, massa KAMMI sempat singgah di depan kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Sumut. Di sana massa melampiaskan kekecewaannya terhadap penegakan HAM yang dinilai lamban dan tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Seperti penggusuran dan kekerasan TNI AU terhadap masyarakat Sari Rejo.Setibanya di Bundaran Jl.Gatot Subroto,massa membagikan pernyataan sikap mereka kepada pengendara. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju gedung DPRD Sumut.

Ketua KAMMI Sumut Supandi, dalam orasinya mengungkapkan, negara Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran di bidang hukum. Itu terlihat dari penanganan kasus kasus pembakaran rumah ibadah di Tolikara, Papua, kasus pelecahan agama Islam, kasus Reklamasi Teluk Jakarta, dan kerusuhan TNI AU di Sari Rejo, Medan.

“Indonesia saat ini dalam fase kumunduran yang sangat mengkhawatirkan. Hukum dijadikan komuniditi kelompok tertentu, seperti Reklamasi Teluk Jakarta yang telah diputus tidak lagi dilanjutkan, namun faktanya tetap dilanjutkan. Selain itu, kasus pelecehan umat Islam yang tidak bisa ditanggapi cepat oleh Jokowi,” kata Supandi.

Kemudian, sebut Supandi, di bidang ekonomi dan ketahanan pangan, Indonesia masih impor.Hanya 3,42 persen dari hasil pertanian yang menjadi andalan ekspor. Padahal Indonesia adalah negara agraris dengan tanah yang subur.

Beras masih harus di impor dengan nilai 226,4 juta dolar AS. Begitu juga daging sapi, yang saat ini masih mengandalkan impor dari Australia, dengan nilai mencapai 185,8 juta dolar AS.

Selain itu, Supandi, menilai utang Indonesiadi masa Jokowi sangat berkembang pesat. Pada April 2016, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 318,97 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 4.254 triliun. Angka utang ini naik disbanding bulan sebelumnya, atau Maret 2016 yang tercatat hanya Rp 3.954 triliun.

Di bidang hukum, masih saja terjadi tebang pilih. Kasus korupsi merajalela tiada habis-habisnya. Kasus suap reklamasi, korupsi RS sumberwaras, OTT impor gula, Mafia di kementerian pertanian, dan sebagainya. Indonesia Negara hukum, tapi entah dimana hukum bisa ditemukan. Belum lagi kasus century dan BLBI yang sudah tidak kelihatan lagi lubuknya.

Hingga tahun kedua Jokowi memimpin sudah, 2 kali resuffle kabinet diberlakukan. Ini adalah wujud kegamangan dalam memimpin. Parahnya pada reshuffle ke-2 ini, aroma bagi-bagi kue kekuasaan sangat menyengat terasa.

Belum lagi adanya kegaduhan antar kementerian. Ini adalah cermin rendahnya kapasitias kepemimpinan, bukti bahwa Jokowi ingkar Janji dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara, dalam refleksi 2 tahun pemerintahan jokowi-jk mendeklarasikan pernyataan sikap :

1. Memberikan rapor merah pada Pemerintahan Jokowi-JK
2. Perkuat penegakan hukum di Republik ini. Dan jangan jadikan hukum sebagai alat dan komoditas politik.
3. Selesaikan permasalahan lingkungan.
4. Wujudkan kemandirian pangan.