Gerindra Sebut TRTB Lecehkan Warga Kota Medan, Siapa Pulak Kadisnya ?
SUARAMEDAN.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Medan, Bobby O Zulkarnaen menyesalkan sikap Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Komisi D DPRD Medan untuk melakukan pembongkaran terhadap sejumlah bangunan menyalah di Kota Medan.
Menurut Bobby, sikap Dinas TRTB Kota Medan tidak hanya melecehkan lembaga DPRD Medan saja, melainkan masyarakat Kota Medan umumnya. Sebab, orang-orang yang duduk di DPRD Medan adalah perwakilan dari masyarakat Kota Medan.
"Bukan hanya DPRD Medan saja yang dilecehkan tetapi warga Medan juga ikut dilecehkan. Kan orang-orang yang duduk di DPRD Medan merupakan utusan warga sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing," ungkap Bobby mengkritik tindakan Dinas TRTB yang mengabaikan rekomendasi DPRD Medan.
Belum lagi, kata Bobby, setiap kegiatan di DPRD Medan termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan anggota DPRD Medan menggunakan anggaran negara. "Kalau rekomendasi tidak digubris, sama saja kerja anggota DPRD itu jadi sia-sia. Toh kegiatan tersebut dibiayai menggunakan anggaran negara, jadi terhamburkan lah anggaran rapatnya," ucap Bobby.
Melihat kurang pekanya para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap rekomendasi DPRD Medan, Bobby meminta Walikota Medan, Dzulmi Eldin untuk dapat mengevaluasinya dan menempatkan orang-orang yang mampu mendukung visi-misi Walikota menjadikan Medan Rumah Kita.
"Mereka (Pemko, red) yang buat aturan melalui DPRD, mereka pula yang mengangkanginya. Lebih baik hapus saja aturan terkait kalau memang terus dibiarkan," tegas Bobby.
Dia mensinyalir oknum Kepala Dinas TRTB bermain mata dengan para pengembang sehingga rekomendasi DPRD Medan untuk dilakukan pembongkaran tidak digubris. "Bukan tidak mungkin sudah terjadi permainan hingga menyebabkan kebocoran Pendapat Asli Daerah (PAD). Ini harus diusut tuntas," pinta Bobby.
Sebelumnya, Kinerja Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan terus mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD Medan khususnya Komisi D. Selain disoroti, Dinas TRTB Kota Medan dianggap telah melecehkan lembaga DPRD Medan karena sejumlah rekomendasi bongkar bangunan menyalah tidak pernah diindahkan.
Padahal, rekomendasi penertiban bangunan adalah hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Medan dengan berbagai elemen. Demikian ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Medan, Sabar Sitepu kepada wartawan menanggapi sejumlah bangunan yang menyalah.
Kendati sudah direkomendasi hasil RDP DPRD Medan, sejumlah bangunan yang melanggar izin tak kunjung ditertibkan. Seperti halnya, bangunan pagar mewah yang tidak memiliki izin di komplek Villa Polonia Indah, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Polonia. Pagar tembok yang melanggar izin hingga kini belum dibongkar, padahal sudah merupakan hasil rekomendasi dewan.
Bukan itu saja, sama halnya bangunan ruko di Jl Pelita I Kelurahan Sidorame Barat II Kec Medan Perjuangan. Bangunan tersebut dibangun 7 unit sementara hanya memiliki izin 2 unit dari Dinas TRTB. Bahkan, rekomendasi DPRD Medan hasil berita acara RDP, Dinas TRTB diminta supaya membongkar bangunan dimaksud.
Namun sangat disayangkan, fakta dilapangan bangunan tersebut tidak juga dibongkar, Dinas TRTB Kota Medan mengabaikan hasil rekomendasi DPRD Medan. Parahnya, pembangunan ruko berjalan mulus tanpa ada hambatan dan terkesan mendapat dukungan. Dapat dipahami, disebut-sebut yang mengurus IMB adalah staf di Dinas TRTB yakni Masa Simatupang.
Selain itu, bangunan Komplek Manchester yang diakui Kadis TRTB Medan, Syampurno Pohan menyalahi izin, tidak kunjung ditindak. Pantauan dilapangan, bangunan komplek perumahan tersebut sudah hampir rampung. Begitu juga dengan bangunan ruang kelas Yayasan Imelda.
Menurut Bobby, sikap Dinas TRTB Kota Medan tidak hanya melecehkan lembaga DPRD Medan saja, melainkan masyarakat Kota Medan umumnya. Sebab, orang-orang yang duduk di DPRD Medan adalah perwakilan dari masyarakat Kota Medan.
"Bukan hanya DPRD Medan saja yang dilecehkan tetapi warga Medan juga ikut dilecehkan. Kan orang-orang yang duduk di DPRD Medan merupakan utusan warga sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing," ungkap Bobby mengkritik tindakan Dinas TRTB yang mengabaikan rekomendasi DPRD Medan.
Belum lagi, kata Bobby, setiap kegiatan di DPRD Medan termasuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan anggota DPRD Medan menggunakan anggaran negara. "Kalau rekomendasi tidak digubris, sama saja kerja anggota DPRD itu jadi sia-sia. Toh kegiatan tersebut dibiayai menggunakan anggaran negara, jadi terhamburkan lah anggaran rapatnya," ucap Bobby.
Melihat kurang pekanya para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap rekomendasi DPRD Medan, Bobby meminta Walikota Medan, Dzulmi Eldin untuk dapat mengevaluasinya dan menempatkan orang-orang yang mampu mendukung visi-misi Walikota menjadikan Medan Rumah Kita.
"Mereka (Pemko, red) yang buat aturan melalui DPRD, mereka pula yang mengangkanginya. Lebih baik hapus saja aturan terkait kalau memang terus dibiarkan," tegas Bobby.
Dia mensinyalir oknum Kepala Dinas TRTB bermain mata dengan para pengembang sehingga rekomendasi DPRD Medan untuk dilakukan pembongkaran tidak digubris. "Bukan tidak mungkin sudah terjadi permainan hingga menyebabkan kebocoran Pendapat Asli Daerah (PAD). Ini harus diusut tuntas," pinta Bobby.
Sebelumnya, Kinerja Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan terus mendapat sorotan dari kalangan anggota DPRD Medan khususnya Komisi D. Selain disoroti, Dinas TRTB Kota Medan dianggap telah melecehkan lembaga DPRD Medan karena sejumlah rekomendasi bongkar bangunan menyalah tidak pernah diindahkan.
Padahal, rekomendasi penertiban bangunan adalah hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Medan dengan berbagai elemen. Demikian ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Medan, Sabar Sitepu kepada wartawan menanggapi sejumlah bangunan yang menyalah.
Kendati sudah direkomendasi hasil RDP DPRD Medan, sejumlah bangunan yang melanggar izin tak kunjung ditertibkan. Seperti halnya, bangunan pagar mewah yang tidak memiliki izin di komplek Villa Polonia Indah, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Polonia. Pagar tembok yang melanggar izin hingga kini belum dibongkar, padahal sudah merupakan hasil rekomendasi dewan.
Bukan itu saja, sama halnya bangunan ruko di Jl Pelita I Kelurahan Sidorame Barat II Kec Medan Perjuangan. Bangunan tersebut dibangun 7 unit sementara hanya memiliki izin 2 unit dari Dinas TRTB. Bahkan, rekomendasi DPRD Medan hasil berita acara RDP, Dinas TRTB diminta supaya membongkar bangunan dimaksud.
Namun sangat disayangkan, fakta dilapangan bangunan tersebut tidak juga dibongkar, Dinas TRTB Kota Medan mengabaikan hasil rekomendasi DPRD Medan. Parahnya, pembangunan ruko berjalan mulus tanpa ada hambatan dan terkesan mendapat dukungan. Dapat dipahami, disebut-sebut yang mengurus IMB adalah staf di Dinas TRTB yakni Masa Simatupang.
Selain itu, bangunan Komplek Manchester yang diakui Kadis TRTB Medan, Syampurno Pohan menyalahi izin, tidak kunjung ditindak. Pantauan dilapangan, bangunan komplek perumahan tersebut sudah hampir rampung. Begitu juga dengan bangunan ruang kelas Yayasan Imelda.
loading...
0 Response to "Gerindra Sebut TRTB Lecehkan Warga Kota Medan, Siapa Pulak Kadisnya ?"
Post a Comment