PANAS!!! Komisi B DPRD Medan Ancam Tunda Pengesahan APBD 2018

SUARAMEDAN.com -Kesepakatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA PPAS) yang dilakukan DPRD Medan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ternyata tidak semuanya muncul di buku RAPBD 2018.

Buntutnya, Komisi B DPRD Kota Medan mengancam tidak akan ikut serta dalam pengesahan APBD 2018.

Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala mengungkapkan salah satu anggaran yang tidak sesuai antara keputusan KUA PPAS dengan anggaran di RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2018 terdapat di Bagian Sosial Pemko Medan.

“Seperti anggaran untuk Sintua gereja, Khotib Jumat, Bilal jenazah dan lainnya. Anggaran yang disepakati di KUA PPAS Rp 15 milyar tapi di RAPBD bisa berubah menjadi Rp 5 milyar. Ini kan aneh,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (20/12/2017).

Untuk program jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), kata Rajuddin, disepakati bahwa PBI Kota Medan akan ditambah 75 ribu orang di 21 kecamatan di Kota Medan. Namun faktanya, tambahan PBI tersebut ditiadakan di RAPBD Kota Medan.

“Penambahan anggaran kesehatan untuk pembayaran klaim peserta unregister PBI BPJS Kesehatan dari Rp 5 milyar menjadi Rp 3 milyar,” ungkapnya.

Selain itu, masih terdapat beberapa anggaran di dinas lain yang berubah dari kesepakatan di KUA PPAS dengan RAPBD Kota Medan tahun anggaran 2018.

“Kami, Komisi B tidak akan melanjutkan pembahasan sampai anggaran yang telah disepakati di KUA PPAS dimasukkan ke RAPBD. Kita gak mau paripurnakan ini kalau ini tidak dibahas,” pungkasnya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Medan, T Bahrumsyah mengungkapkan kesepakatan KUA PPAS merupakan sebuah dokumen yang bisa dijadikan sebagai payung hukum dan itu wajib untuk ditaati, bukan malah dikangkangi secara sepihak.

“Jangan sampai ini menjadi jadi preseden buruk. Kita akan kordinasi dengan unsur pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya,” ungkapnya.