Warga Keluhkan Kenaikan Harga Sembako dan Ketersediaan Lowongan Pekerjaan

SUARAMEDAN.com - Medan,- Warga di daerah pemilihan IV Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai dan Medan Area meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap harga sembako yang dinilai masyarakat banyak mengalami kenaikan, begitu juga dengan persoalan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Harapan ini disampaikan warga dalam pelaksanaan Reses I masa sidang tahun ke IV anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rudiyanto Simangunsong S.Pd di sejumlah kawasan diantaranya, Jalan Garu III Kel.Harjosari I Medan Amplas, Jalan. Bromo Gg.Setia Baru Kel.Tegal Sari III Medan Area, Jalan. Jermal 6 Kel.Denai Kec. Medan Denai dan Jalan Pintu Air Gg.Langgar Kel.Sitirejo I Medan Kota, Sabtu-ahad (11-12/02/2023).

"Harapan kami kepada bapak anggota dewan, mohon untuk harga sembako bisa diperhatikan, karena kenaikan harga sembako sangat mempengaruhi kehidupan kami," ucap Sumarni warga di Jalan Garu III.

Disampaikannya, untuk menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini, warga sangat mengharapkan Pemerintah bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok. "Kita sangat berharap harga-harga di pasar bisa terjangkau kami. Apalagi menjelang Ramadhan dan lebaran," harapnya.

Warga juga menyampaikan tentang persoalan ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Medan. "Juga soal lapangan kerja kami mengharapkan juga bisa lebih banyak dan tersedia bagi anak-anak kami," harapnya lagi.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong S.Pd mengatakan bahwa fraksi PKS saat tetap menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). "Persoalan kenaikan harga sembako ini adalah efek dari kenaikan BBM, dan fraksi PKS adalah satu satunya yang menolak kenaikan harga BBM," tegas Rudiyanto.

Begitu juga dengan persoalan tenaga kerja, Fraksi PKS juga melakukan penolakan dan koreksi terhadap Undang Undang Cipta kerja karena didalamnya terdapat keputusan yang merugikan para pekerja.

"PKS menjadi salah satu Partai yang menyampaikan penolakan dan koreksi terhadap lahirnya UU Cipta Kerja," jelasnya.

Di Kota Medan, fraksi PKS akan terus mendorong Pemerintah Kota Medan dalam mengendalikan harga sembako serta mendorong Pemko Medan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan. "Kita akan terus mengingatkan Wali Kota Medan agar bisa mengendalikan harga sembako apalagi menjelang Ramadahan dan Idul Fitri," katanya.