Salman Alfarisi : ‘New Normal’ Belum Tepat untuk Sumut

SUARAMEDAN.com -Medan,-Wacana penerapan normal baru (new normal) atau pola hidup baru yang beradaptasi dengan pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara menuai pro kontra di kalangan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara H. Salman Alfarisi, Lc. MA menilai penerapan new normal tersebut cocoknya di daerah yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dengan baik, bukan di daerah yang kasusnya terus naik.

"Kalau kita lihat data terbaru yang disajikan oleh GTPP Sumatera Utara menunjukkan penambahan kasus covid-19 masih terus berlangsung. Jadi dikhawatirkan jika diberlakukan new normal, maka akan terjadi lonjakan kasus lagi, bahkan bukan tidak mungkin terjadi second wave kasus covid-19 di Sumut ini,” jelas  Salman saat melakukan kunjungan kerja bersama pansus covid-19 DPRD Sumatera Utara di Kota Pematang Siantar.

Salman menilai biaya yang dibutuhkan jika dilakukan new normal seperti yang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan jauh lebih besar. Hal tersebut terjadi karena pemerintah harus menyediakan dana untuk pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan yang menjadi syarat utama pemberlakuan new normal tersebut.

"Jika pemerintah ingin menjalankan new normal, maka  pemerintah harus memastikan masyarakat bisa terlindungi dari virus corona ini. Salah satu contohnya adalah dari dunia pendidikan, konsekuensi yang harus diambil oleh pemerintah jika ingin membuka sekolah kembali adalah pemerintah harus menyiapkan ruang kelas baru minimal dua kali lipat yang ada sekarang. Kenapa? Karena siswa yang masuk sekolah harus menjaga physical distancing dengan siswa lain di kelasnya. Masalahnya ruang kelas di sini hampir rata dipersiapkan untuk 40-50 orang dalam satu kelas,” terang Salman.

Senada dengan Salman, peneliti Indekstat Indonesia Wasis Wiseso Pamungkas, S.Pt berpendapat bahwa konsekuensi anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah jika ingin menjalankan new normal akan sangat besar. Karena pemerintah harus bertanggung jawab dalam menyiapkan sarana-dan fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan.

“Seharusnya pemerintah sejak awal mengambil langkah yang tegas dalam penanganan covid-19 ini. Sehingga tidak timbul kebingungan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakatnya akibat kebijakan-kebijakan yang sering berubah dan bertentangan satu sama lain,” Imbuh Wasis.

Kunci permasalahan utama yang terjadi dalam penanganan wabah covid-19 ini, menurut Wasis, terletak pada tidak tegasnya pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan dan sering terjadinya ego sektoral di tingkat kementerian. Hal ini menyebabkan penanganan covid-19 di Indonesia menjadi semakin kompleks, rumit dan semakin lama.   

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...