Masalah Sungai Deli dan BPJS Kesehatan, Salman Alfarisi : Sejak Lama Sudah Kita Suarakan

SUARAMEDAN.com - Medan,- Masyarakat di Kawasan Medan Utara mengeluhkan sejumlah permasalahan diantaranya Soal Sungai Deli yang kerap banjir serta mahalnya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dua isu ini mengemuka dalam reses Wakil Ketua DPRD Sumut, H.Salman Alfarisi, Lc, MA di kawasan Marelan, Kota Medan, Jumat (12/09/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan sangat memahami keresahan yang dirasakan masyarakat di kawasan pinggiran Sungai Deli, terutama terkait seringnya banjir dan masalah ini sudah kita suarakan sejak lama.

"Sungai Deli ini sudah menjadi isu yang mengemuka dari waktu ke waktu, namun sepertinya belum ada terobosan yang berarti dari pemerintah. Upaya pelestarian Sungai Deli memang menjadi tanggungjawab kita bersama. Namun, persoalan lebih besar, pengelolaan Sungai ini ada diranah Pemerintah Pusat yakni Balai Wilayah Sunga (BWS)," ucap calon Wakil Walikota Medan ini

Persoalan hari ini, upaya menormalisasi Sungai menjadi tanggungjawab pemerintah pusat/BWS sepertinya tidak pernah dilakukan, padahal pemerintah daerah sudah berulangkali menyampaikan upaya ini agar persoalan yang diakibatkan sendimentasi sungai bisa segera dituntaskan.

"Permasalahan sesungguhnya dalam mengatasi persoalan-persoalan Sungai di Kota Medan khusunya , dikarenakan tidak adanya kesungguhan dari pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam urusan sungai ini," katanya.

Begitu juga dengan persoalan BPJS Kesehatan yang sangat meresahkan masyarakat, juga diakibatkan adanya ketidakberesan pengelolaan program ini. "Kita melihat, persoalan BPJS hari ini adalah buah dari buruknya pengelolaan. Jika pengalolaannya dilakukan dengan benar, maka tidak perlu adanya kenaikan iuran yang memberatkan warga," jelasnya.

Dihadapan ratusan peserta reses, Salman Alfarisi mengungkapkan, kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat tidak bisa diterima apalagi kenaikan dilakukan ditengah pandemi yang sangat memukul ekonomi masyarakat. "Kebijakan kenaikan itu justeru sangat memukul masyarakat terlebih dilakukan dimasa pandemi," ungkapnya.

Salman mengatakan, persoalan program kesehatan memang tidak sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat. Hanya saja, pemerintah daerah juga tidak bisa leluasan karena keterbatasan anggaran yang ada.