Ada Upaya "Politik Pecah Belah" Pedagang di Pasar Pringgan
Selain itu, para pedagang turut mendukung SK yang dikeluarkan oleh Walikota Medan kepada PT Parben’s untuk mengelola dan memperbaiki Pasar Pringgan. Sehingga bisa menjadi lebih layak bagi pedagang dan tidak perlu ada penggusuran.
“Kami juga menolak tegas oknum-oknum yang mengatasnamakan pedagang Pasar Pringgan untuk menghalangi kinerja PT Parben’s. Stop adu domba terhadap sesama pedagang Pasar Pringgan,” kata seorang perwakilan pedagang.
Para perwakilan pedagang kemudian diterima anggota Komisi C DPRD Medan di antaranya Ketua Komisi C Hendra DS, Wakil Ketua Komisi C Mulia Asri Rambe (Bayek) dan anggota Komisi C Beston Sinaga.
Menanggapi tuntutan pedagang itu, Hendra DS merasa heran mengapa Pemko Medan tidak tegas terhadap PD Pasar. Ia berharap seluruh pedagang di Pasar Pringgan bisa diakomodir dan dijamin hak-haknya. Untuk itulah, kata Hendra, pihaknya akan menyurati Badan Pengawas Perusahaan Daerah, PD Pasar dan Satpol PP, terkait permasalahan yang terjadi di Pasar Pringgan.
“Minggu ini akan diundang untuk ditanyakan kejelasannya. Kondisi Pasar Pringgan sekarang tidak menentu jadinya. Situasi seperti ini juga terjadi di beberapa pasar lainnya di Medan. Kita akan tanyakan mengenai permasalahan ini supaya pedagang secepatnya bisa beraktifitas seperti biasa,” ucapnya.
Sementara itu Mulia Asri Rambe (Bayek) menyarankan agar pedagang di Pasar Pringgan membentuk struktural kepengurusan organisasi secara legal. Tujuannya agar pedagang bersatu. Bayek juga berharap permasalahan ini bisa segera terselesaikan, agar para pedagang bisa kembali beraktifitas mencari nafkah.
“Saya melihat ada upaya politik pecah belah di balik permasalahan ini. Dengan dibentuknya kepengurusan itu secara legal, maka pedagang jd lebih bersatu dalam berjuang. Mudah-mudahan kawan-kawan pedagang yang lain nanti ikut bergabung,” ungkapnya.
loading...
0 Response to "Ada Upaya "Politik Pecah Belah" Pedagang di Pasar Pringgan"
Post a Comment