SUARAMEDAN.com -Medan,- Persoalan jaminan kesehatan, bantuan sosial menjadi persoalan yang dikeluhkan warga di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Amplas dan Medan Denai. Hal ini mengemuka dalam Reses IV Masa Sidang I Tahun 2025-2026 Tahun Anggaran 2025 Anggota DPRD Kota Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG yang dilaksanakan disejumlah lokasi diantaranya di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota dan Jalan Rahmadsyah Gang Setia Budi, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Sabtu (20/12/2025).
Dalam kegiatan Reses tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan instansi terkait, di antaranya Budi Zulkarnain selaku Kasi Trantib Kecamatan Medan Area, Namis Nelly Koto mewakili Dinas Kesehatan, serta M. Sukron, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Medan Area dari Dinas Sosial.
Dalam dialog bersama warga, persoalan jaminan kesehatan dan bantuan sosial menjadi topik yang paling banyak disampaikan. Ema Johan, warga Jalan Utama, mengeluhkan kewajiban pembayaran BPJS dan berharap agar kepesertaan BPJS dapat digratiskan bagi masyarakat tidak mampu. "Mohon bantuannya kepada bapak anggota dewan, bagaimana jika warga yang tidak bisa membayar BPJS Kesehatan di gratiskan saja," harapnya.
Keluhan serupa disampaikan Rita, warga Komat I, yang mempertanyakan validitas data penerima PKH. Menurutnya, saat ini banyak warga yang sudah tidak bekerja sejak pandemi Covid-19, namun belum kembali masuk sebagai penerima bantuan. Ia juga mempertanyakan mekanisme survei dan pembaruan data penerima manfaat. "Soal validasi data warga apakah masuk kategori layak menerima bantuan atau tidak bagaimana sebenarnya. Sebab saat ini banyak warga yang duluya mampu sekarag karena telah di PHK menjadi tidak mampu," terangnya.
Sementara itu, Rusneti meminta perhatian khusus terkait bantuan bagi lansia, sedangkan Rozi, warga Jalan Amaliun, menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang dinilainya masih mengalami kendala dan terkesan pilih-pilih dalam penerapan.
"Banyak persoalan dalam pelaksanaan program UHC, ada diantaranya warga yang menggunakan UHC di tolak karena tidak adanya ruangan dan alasan lainnya," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, M. Sukron menjelaskan bahwa mulai tahun 2025 pemerintah telah memberlakukan sistem data tunggal, yakni Data Sosial Ekonomi Nasional (Datasen). Dalam sistem ini, masyarakat dikelompokkan berdasarkan desil, yakni pemeringkatan kondisi sosial ekonomi warga. Oleh karena itu, kelurahan diharapkan aktif mengedukasi masyarakat agar memahami sistem desil dan pentingnya pembaruan data kependudukan.
"Kita mengharapkan masyarakat terus memperbaharui data kependudukannya, mulai dari alamat domisili tempat tinggal, status dan pekerjaan yang nantinya akan mempermudah pendataan untuk program pemerintah termasuk bantuan sosial," terangnya.
Senada dengan itu, pihak Puskesmas melalui Namis Nelly Koto menegaskan bahwa layanan UHC dapat diakses dengan baik apabila data administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), telah diperbarui.
Dalam kesempatan tersebut, dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG mengajak seluruh masyarakat untuk tetap berprasangka baik, mendukung, dan mendoakan agar pemerintahan ke depan dapat berjalan lebih baik dan berpihak kepada rakyat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Medan telah menganggarkan sekitar Rp285 miliar untuk program kesehatan. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS maupun yang kepesertaannya menunggak.
“Bagi warga yang tidak memiliki BPJS atau BPJS-nya menunggak, silakan langsung datang ke puskesmas. Yang terpenting, data kependudukan harus lengkap dan diperbarui, agar pelayanan bisa berjalan maksimal,” tegas dr. Ade Taufiq.
Politisi PKS ini juga mengajak masyarakat untuk peduli dengan data kependudukan yang dimiliki seperti Kartu Keluarga, KTP, KIA, Akta Kelahiran dan lainnya sebagai upaya mendukung terlaksananya program pemerintah, seperti penyalurah Bantuan Sosial, pelayanan kesehatan dan lainnya.
0 Response to "Di Reses dr. H. Ade Taufiq, Warga Sampaikan Aspirasi Soal BPJS, Pelaksanaan UHC dan Bantuan Sosial"
Post a Comment