Syaiful Ramadhan: Perda Penanggulangan Kemiskinan Harus Hadir Nyata di Tengah Rakyat

SUARAMEDAN.com - Medan,-Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan tidak boleh hanya menjadi dokumen formal di atas kertas. Perda tersebut, menurutnya, harus benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil di Kota Medan.

Hal itu disampaikan Syaiful saat melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah ke VIII, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang dilaksanakan disejumlah lokasi diantaranya di Jalan Abadi Gg Sepakat, Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, Jalan B.Katamso Pantai burung 1 Kel. Aur Kec. Medan Maimon, Jalan B.Katamso Dalam Kel. Aur Kec. Medan Maimun, Jalan Seroja 5 Kel. Tanjung selamat, Kec. Medan tuntunggan, Sabtu-Minggu (23-24/08/2025).

“Banyak perda yang lahir dengan semangat luar biasa, tapi belum mampu memberikan dampak yang siginifikan. Kita tidak mau itu terjadi pada Perda Penanggulangan Kemiskinan. Perda ini harus jadi payung hukum yang melindungi masyarakat miskin, memastikan hak mereka terpenuhi, dan membuka jalan keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegasnya.

Menurut Syaiful, Perda Nomor 5 Tahun 2015 mengamanatkan agar pemerintah daerah menghadirkan program penanggulangan kemiskinan yang terukur, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan perda ini membutuhkan pengawasan dan partisipasi publik.

“Kalau bantuan tidak tepat sasaran, kalau masyarakat tidak diberdayakan, maka kemiskinan akan tetap jadi wajah buram Kota Medan. Saya mengajak kita semua untuk ikut mengawal jalannya perda ini,” ujarnya.

Terkait masih banyaknya keluhan masyarakat, mulai dari bantuan sosial yang tidak merata, akses kesehatan yang belum maksimal, hingga sulitnya mencari lapangan kerja. Syaiful menegaskan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi catatan perjuangannya di DPRD.

“Kita tidak boleh menutup mata. Warga butuh solusi nyata dalam persoalan ini. PKS akan terus mendorong agar setiap program penanggulangan kemiskinan di Medan berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar menyentuh rakyat bawah,” tambahnya.

Syaiful berharap, melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin memahami hak-hak mereka, sekaligus berani bersuara jika menemukan praktik yang tidak sesuai dengan semangat perda.

“Perda ini adalah milik rakyat. Mari kita kawal bersama, agar keadilan dan kesejahteraan tidak hanya menjadi jargon, tetapi hadir di tengah kehidupan warga Medan,” pungkasnya.