Tidak Akuratnya Data Penyebab Buruknya Penanggulangan Kemiskinan
SUARAMEDAN.com -Pengentasan kemiskinan butuh komitmen, sinergitas dari semua pihak. Meski Kota Medan sudah memiliki payung hukum untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ini, hal itu tidak akan maksimal berjalan dikarenakan keakuratan data warga miskin dari tahun ketahun sangat buruk.
"Masalah identifikasi warga miskin selama ini tidak akurat dan tidak up to date. Hal ini menjadi penghambat pelaksanaan di lapangan," jelas Anggota DPRD Medan H.Rajudin Sagala saat nenyampaikansosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan, yang dilaksanakan di jalan Karya Setia No. 8 Kel Sei Agul Medan Barat, baru-baru ini.
Buruknya data ini, kata Rajudin menyebabkan bantuan kepada warga miskin sering disalahgunakan bahkan tidak tepat sasaran. "Kadang disini persoalannya, up to date data dan validasi data harus benar-benar dilakukan. Validasi data yang akurat harus diumumkan disetiap kecamatan dan kelurahan," jelasnya.
Rajudin juga mengharapkan adanya keterlibatan sejumlah elemen masyarakat agar supaya program ini bisa tepat dan terukur.
Politisi PKS Kota Medan juga menekankan Pemko Medan harus maksimal melakukan identifikasi warga miskin bekerjasama dengan badan statistik. Hal ini diperlukan dalam rangka mengukur kemampuan anggaran Pemko Medan, dimana dalam perda juga diatur agar Pemko Medan diwajibkan mengalokasikan anggaran sebesar 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembinaan warga miskin. Bahkan dalam pembinaan warga miskin perlu dilakukan pembagian klasifikasi yakni bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha.
Rajudin berharap berharap pejabat Pemko Medan melakukan pendataan jumlah warga miskin yang akurat. Pendataan dapat dilakukan melalui online. "Peran serta lurah dan Kepala Lingkungan mutlak diperlukan. Lurah dan Kepling harus tau berapa jumlah warga miskin didaerahnya. Sehingga pembinaan dapat dilakukan maksimal," paparnya.
"Masalah identifikasi warga miskin selama ini tidak akurat dan tidak up to date. Hal ini menjadi penghambat pelaksanaan di lapangan," jelas Anggota DPRD Medan H.Rajudin Sagala saat nenyampaikansosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan, yang dilaksanakan di jalan Karya Setia No. 8 Kel Sei Agul Medan Barat, baru-baru ini.
Buruknya data ini, kata Rajudin menyebabkan bantuan kepada warga miskin sering disalahgunakan bahkan tidak tepat sasaran. "Kadang disini persoalannya, up to date data dan validasi data harus benar-benar dilakukan. Validasi data yang akurat harus diumumkan disetiap kecamatan dan kelurahan," jelasnya.
Rajudin juga mengharapkan adanya keterlibatan sejumlah elemen masyarakat agar supaya program ini bisa tepat dan terukur.
Politisi PKS Kota Medan juga menekankan Pemko Medan harus maksimal melakukan identifikasi warga miskin bekerjasama dengan badan statistik. Hal ini diperlukan dalam rangka mengukur kemampuan anggaran Pemko Medan, dimana dalam perda juga diatur agar Pemko Medan diwajibkan mengalokasikan anggaran sebesar 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembinaan warga miskin. Bahkan dalam pembinaan warga miskin perlu dilakukan pembagian klasifikasi yakni bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha.
Rajudin berharap berharap pejabat Pemko Medan melakukan pendataan jumlah warga miskin yang akurat. Pendataan dapat dilakukan melalui online. "Peran serta lurah dan Kepala Lingkungan mutlak diperlukan. Lurah dan Kepling harus tau berapa jumlah warga miskin didaerahnya. Sehingga pembinaan dapat dilakukan maksimal," paparnya.
loading...
0 Response to "Tidak Akuratnya Data Penyebab Buruknya Penanggulangan Kemiskinan"
Post a Comment