Serap Aspirasi Warga, H.Rajudin Sagala Dapat Masukan Soal Gerobak Sampah dan BPJS

SUARAMEDAN.com - Medan,- Sejumlah warga menyampaikan permasalahan di masyarakat saat anggota DPRD Medan H.Rajudin Sagala, S,Pd.I menggelar Reses di dua kawasan berbeda di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan, Jl. Karya Gg. Sosro dan di Jalan. Palem Raya Lingkungan X Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Senin (21/12/2020).

Seperti disampaikan Abdul Rahman warga Jalan Karya yang mengharapkan Pemko Medan menambah armada gerobak sampah di lingkungan warga yang khusunya tidak bisa diakses truk sampah. "Usul kami kepada Pemko Medan agar gerobak sampah bisa ditambah sehingga sampah warga di pemukimah yang tidak bisa diakses truk sampah bisa ditangani," jelasnya.

Disampaikannya, gerobak sampah akan mampu mengakses rumah warga hingga kedalam gang. Kondisi sekarang, sampah di dalam gang bisa dua atau tiga hari sehingga menimbulkan bau. "Kalau tidak segera ditangani, kemungkinan juga bisa menjadi dampak buruk bagi warga," jelasnya.

Sementara itu, warga di Kecamatan Helvetia mengharapkan Pemerintah Kota Medan memiliki terobosan dalam urusan iuran BPJS yang sampai hari ini masih memberatkan warga. "Bagi para pedagang misalnya yang tidak bisa ikut PBI dan penghasilannya tidak memadai, setiap bulannya harus membayar hingga ratusan ribu untuk BPJS," ucap Edi warga Helvetia.

Disampaikannya, warga dengan lima anggota keluarga, hari ini harus membayar iuran BPJS 300-500 ribu setiap bulannya. "Bayangkan saja, setiap bulan dengan penghasilan kurang memadai warga harus membayar ratusan ribu," keluhnya.

Dalam kesempatan tersebut, H.Rajudin Sagala menyampaikan persoalan Sampah terus menjadi perhatian DPRD Medan. Pihaknya akan menyampaikan usulan warga tersebut dan mengharapkan kerjasamanya warga untuk menyampaikan detail kawasan-kawasan yang tidak bisa diakses petugas sampah.

"Ini sangat penting, usulan warga baiknya dilengkapi dengan keterangan kawasan-kawasan yang tidak bisa diakses petugas sampah. Kita akan mendorong agar Dinas Kebersihan memperhatikan persoalan ini," jelasnya.

Begitu juga terkait BPJS, Rajudin menegaskan, pihaknya (Fraksi PKS-red) sudah mengingatkan sejah awal soal kondisi masyarakat terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. "Di parlemen dari DPR RI hingga DPRD Kota Medan Fraksi PKS terus menyuarakan agar iuran BPJS ini tidak menjadi beban masyarakat terlebih dimasa kondisi seperti ini," jelasnya.

Di DPRD Medan sendiri, Fraksi PKS terus menyuarakan perlindungan kesehatan masyarakat ini dengan menyetujui penganggaran 23.000 kepesertaan yang diputus Pemerintah Provinsi. "Kita terus memperjuangkan agar masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang memadai," ucapnya.