Di Sebut Telah Beri Izin 300 Rumah Ibadah, Ini Kata Ridwan Kamil

SUARAMEDAN.com - Bandung. "Suhu peperangan" Polkada DKI Jakarta nampaknya mulai menjalar keseluruh Indonesia, terutama provinsi terdekatnya yaitu Jawa Barat.

Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang akan di gelar pada 2018 sudah terasa aromanya, banyak kandidat-kandidat yang sudah "unjuk gigi", termasuk walikota Bandung, Ridwan Kamil (RK).

Namun belum jauh RK melangkah, dirinya sudah di terpa isu tak sedap di media sosial. Isu itu terkait dengan penerbitan 300 surat izin pembangunan rumah ibadah nonmuslim sepanjang dirinya menjabat sebagai wali kota Bandung.

Isu tersebut membuat calon Gubernur Jabar yang telah di usung oleh Partai Nasdem tersebut ketar-ketir. Pasalnya Nasdem merupakan partai yang mendukung terdakwa penista Agama, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok.

Seperti diketahui Ahok merupakan orang yang paling di musuhi umat Islam di Indonesia terkait prilakunya yang kasar dan telah menghina Islam. RK khawatir "Ahok Effek" akan "menular' pada dirinya saat pencalonan sebagai Gubernur jabar 2018. Dan hal itu dapat menggerus suaranya bahkan menggagalkan dirinya menjadi calon Gubernur Jabar 2018.

Terkait isu yang beredar di Media Sosial tersebut, Pria yang akrab disapa Emil ini merasa difitnah dengan munculnya isu tersebut dan berdalih bahwa dirinya baru mengeluarkan 10 izin rumah ibadah yang terdiri dari lima masjid, tiga gereja dan dua vihara.

"Saya sudah teliti itu informasi dari Kesbangpol yang terdahulu. Sudah diklarifikasi maka saya sampaikan. Definisi fitnah itu sudah diklarifikasi, per kemarin masih beredar karena situasi politiking-politiking. Jadi bukan kekeliruan di situnya, tapi penggunaan informasi yang sudah diklarifikasi masih juga disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu. Sampai tadi malam beredar bahasa bahasa seperti itu, jadi saya luruskan," ujar Emil kepada wartawan saat ditemui seusai mengisi acara di Masjid Al Ukhuwah, Jumat (28/4).

Emil berharap pelaksanaan Pilkada Jawa Barat tidak dipenuhi isu SARA. Dia ingin agar pelaksanaan pesta demokrasi dilakukan secara santun yakni menang lewat gagasan bukan dengan memaki orang.

"Mudah-mudahan di Bandung dan Jabar jangan kayak Jakarta lah. Kalau bisa kita pesta demokrasi itu santun menang dengan gagasan bukan dengan memaki maki orang. Mudah mudahan itu menjadi dasar demokrasi di jabar satu level lebih tinggi dari Jakarta, amin," kata dia.

Di lain tempat, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar, Harminus Koto mengatakan, sebagai daerah terdekat dengan DKI, Jawa Barat yang akan menggelar hajat demokrasinya pada 2018 diperkirakan tidak akan terimbas langsung. Menurutnya, masyarakat Jabar dinilainya sudah sangat dewasa menyikapi persoalan-persoalan yang kerap mewarnai pesta demokrasi.

"Pilkada DKI dan Jabar tidak sama. Masyarakat Jabar pun dikenal silih asah, silih asih, dan silih asuh, keberagaman itu sudah diterima sejak dulu," kata Harminus di Kota Bandung, Jumat (28/4).

Sehingga indikasi SARA yang pernah menyerang pasangan Basuki Tjahaya Poernama ( Ahok)- Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI, dirinya mengaku tidak khawatir isu SARA akan berkembang di Jabar.

Meski begitu, pihaknya bukan berarti tinggal diam. Bawaslu Jabar sejak jauh-jauh hari telah mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran yang diprediksi akan mewarnai Pilgub Jabar 2018, termasuk indikasi kemunculan isu SARA.

Namun, bila indikasi isu SARA itu memang benar terjadi di Pilgub Jabar, pihaknya tidak akan pandang bulu untuk menindak tegas pelakunya. Pihaknya bertekad melaksanakan pengawasan yang baik agar martabat demokrasi bisa ditegakkan.

"Tapi sekali lagi, berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya, isu yang berkembang di Jabar ini lebih santun. Masyarakat Jabar ini lebih mengedepankan budayanya, budaya yang santun dan saya kira pasangan calon pun akan berkampanye dengan santun," pungkasnya.