Belajar Dari NTB, Pansus Halal & Higienis DPRD Kota Medan Dapat Wawasan Baru

Ket foto:Pansus Halal & Higienis foto bersama dinas Perindustrian Prov NTB.

SUARAMEDAN.com -"Alhamdulillah sukses pertemuan dengan dinas perindustrian Provinsi NTB".Kalimat ini disampaikan Rajudin Sagala setelah Pansus Halal & Higienis DPRD kota Medan yang diketuainya selesai melakukan pertemuan dengan dinas perindustrian Provinsi NTB pada Rabu, 3 Mei 2017 pukul 10.00 WITA.

Rajudin Sagala juga menuturkan rapat yang saat itu dia pimpin dibuka oleh Plh Kadis Perindustrian Provinsi NTB ibu Laily didampingi beberapa orang staff, termasuk utusan dari Balai POM Provinsi NTB. Di Provinsi NTB tersebut sudah ada pergub Wisata Halal diatur dalam pergub no 2 tahun 2015,

Pemprov NTB setiap tahunnya memberikan sertifikasi halal pada Industri kecil menengah (IKM) sebanyak 100 IKM yang biayanya ditanggung APBD provinsi dengan biaya 1 sampai dengan 2 juta setiap IKM. Sampai tahun 2017 ini mereka sudah memberikan sertifikasi halal terutama pruduk makanan termasuk Hotel, restauran yang menyediakan makanan, minuman & produk lokal lainnya sebanyak 365 tempat.

Ket Foto: Rajudin Sagala, S.Pdi (Ketua Pansus Halal & Higienis DPRD Kota Medan) saat pimpin pertemuan

Bagi Hotel & restauran yang menengah ke atas pemprov NTB hanya mensubsidi biaya sertifikasi halal yang diterbitkan MUI Rp 2 juta sampai dengan 3 juta saja sisanya ditanggung oleh yang bersangkutan. Terlebih yang sudah maju mereka akan membayar sendiri. Bagi Hotel, restauran & IKM yang tidak memiliki sertifikasi Halal & Higienis dari MUI maka akan diberikan teguran tertulis 1 sampai dengan 3 kali apabila tidak juga mengurusnya terlebih ada pemalsuan label halal, atau tidak higienis maka izin usahanya dicabut.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua DPRD Kota Medan Hendry Jhon Hutagalung, wakil ketua DPRD Iswanda Ramli, sejumlah anggota pansus & beberapa orang staff DPRD Kota Medan.