SBY Minta Keadilan ke Pemerintah

SUARAMEDAN.com - Jakarta. Menanggapi pernyataan Ahok dan kuasa hukumnya dalam persidangan ke-8 kasus penistaan Agama dengan terdakwa Ahok, yang menyebutkan adanya rekaman pembicaraan antara Ketua MUI dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Reaksipun bermunculan, terutama dari SBy sendiri. SBy mengaku heran kenapa bisa ada bukti pembicaraan antara dirinya dengan KH Ma'aruf Amin yang merupakan ketua MUI.

Dalam konferensi persnya yang dilakukan di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017) sore, SBY mengingatkan bahwa tidak hanya di dunia internasional, di Indonesiapun kalau melakukan penyadapan secara ilegal dapat dikenakan hukuman yang sangat berat. karena itu telah mengganggu privasi seseorang.

SBY juga melanjutkan, "Saya saja yang mantan presiden Republik Indonesia saja bisa di sadap, bagaimana dengan rakyat biasa yang lain". ungkap SBY.

Selain institusi penegak hukum yang berwenang melakukannya, penyadapan hanya bisa dilakukan atas izin pengadilan.

"Kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin atau siapapun, dengan siapa disadap, tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan dalam undang-undang, namanya itu penyadapan ilegal," tuturnya.

Soal penyadapan ini bukanlah hal yang baru bagi SBY. Ia mengaku sebelumnya sudah ada yang memberitahu bahwa ada informasi bahwa dirinya saat ini sedang disadap. Bahkan, ada sejumlah teman baiknya yang kini enggan menerima panggilan telepon darinya.

"Sahabat dekat saya tidak berani menerima telepon saya, karena diingatkan oleh seseorang dari lingkungan kekuasaan, 'hati-hati telepon kalian disadap,'" ungkapnya.

Kalau memang betul pernyataan Ahok bahwa dirinya punya bukti percakapan telepon, harus diketahui siapa gerangan yang melakukan penyadapan tersebut.

Jika ternyata pelakunya adalah lembaga negara, maka hal itu merupakan kewajiban Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah itu.

"Saya juga bermohon kepada negara untuk diusut siapa yang menyadap itu. Yang saya tahu disamping KPK menyadap yang urusannya tipikor, ada lembaga yang lain, yaitu Polri, BIN, dan Bais TNI," imbuhnya.

"Dan kalau ternyata yang menyadap institusi negara, bola berada di tangan Bapak Presiden Jokowi. Saya hanya mohon keadilan, tidak lebih dari itu. Karena hak saya diinjak-injak. Privasi saya yang dijamin undang-undang dibatalkan dengan cara disadap secara tidak legal," tegas SBY

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...