DPR Minta KTP Palsu Asal Kamboja Harus Di Usut Tuntas

SUARAMEDAN.com - Beredarnya KTP Palsu asal kamboja meberikan bukti baru tentang kecurangan yang akan dilakukan pasangan calon nomor urut 2 Ahok-Djarot pada Pilkada DKI yang akan di gelar pada Rabu (15/2). Pasalnya nama -nama yang tertera di dalam KTP palsu tersebut semuanya beretnis Tenghoa (non pribumi).

Sebelumnya pihak KPU DKI Jakarta membantah dengan keras adanya penyalhgunaan KTP yang dilakukan salah satu pasangan calon, namun semua ini kini terbukti.

Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi menilai, perlu dilakukan penyelidikan yang serius dengan ditemukannya kiriman sejumlah KTP elektronik palsu dari Pnom Pehn, Kamboja.

Temuan KTP Palsu di Kantor Jenderal Bea dan Cukai Soekarno Hatta atas paket berisi 36 buah KTP, 32 NPWP, sebuah tabungan BCA berisi Rp 500 ribu, dan sebuah ATM.

Menurutnya, perlu diketahui jelas motif dari kiriman yang ditujukan atas nama Leo yang beralamat di Jakarta tersebut.

Leo merupakan adik kandung dari Veronika Tan yang merupakan istri dari Basuki Cahaya Purnama (Ahok).

"Pihak terkait harus segera menuntaskan kasus tersebut. Apakah e-KTP tersebut palsu? mengingat sebelumnya juga ada pengiriman KTP-el palsu dari Tiongkok dan Prancis. Maka dari itu, perlu dilakukan kajian mendalam," kata Baidowi dalam keterangannya pada Kamis (9/2).

"Lebih jauh lagi, KTP-el tersebut juga rawan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya yang melibatkan warga asing, dari hasil kunjungan lapangan Komisi II DPR ke Bea Cukai (Kamis, 9/2), ditemukan fakta bahwa pengiriman KTP-el dari Kamboja memang ada dan ini harus segera dituntaskan penyelidikannya," katanya.

Hal ini sekaligus mengingatkan temuan di beberapa tempat banyaknya pemalsuan KTP-el, khususnya bagi WNA.

Sejumlah Anggota Komisi II DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (9/2). Hal ini berkaitan informasi beredar, ada banyak KTP-el yang dikirim dari Kamboja ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta.

"Informasi dan dugaan yang berkembang luar yang jumlahnya sampai ratusan ribu bahkan sampai tiga kontainer adalah tidak benar dan sudah dibantah Dirjen," kata Anggota Komisi II Agung Widyantoro.

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...