Kedaulatan Indonesia Dilanggar di Australia

SUARAMEDAN.com - Jakarta (8/1) - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar meminta otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan (trespassing) ke KJRI Melbourne.

"Peristiwa Ini memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia, adanya upaya Kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi Isu Papua secara massif dan terencana," ucap Rofi Munawar pada hari Ahad di Jakarta (8/1).

Tapi sayangnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo hanya menganggap enteng permasalahan tersebut dengan mengatakan masalah ini merupakan masalah kriminal dan merupakan urusan kepolisian Australia. seperti yang disampaikannya kepada wartawan

“Itu urusan kriminal. Sekarang saya sudah mendapatkan laporan dari menteri luar negeri  soal penambahan aparat keamanan dari Australia,” ujar Jokowi  usai peninjauan pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang pada Senin (9/1)

Bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, mendadak dikibarkan oleh seseorang di KJRI di Melbourne, Jumat (6/1/2017).

Rofi menjelaskan, tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedulatan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, sudah semestinya Australia menindak tegas pelaku penerobosan pada kantor perwakilan politik Indonesia yang ada di negeri Kangguru tersebut.

Rofi pun menambahkan, kejadian ini menambah rentetan peristiwa internasionalisasi Isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah.

"Proses identifikasi Isu - Isu Papua harus ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara massif dan intensif Kepada masyarakat internasional, untuk menghadirkan perimbangan Informasi dan penguatan diplomasi Indonesia," tegas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur ini.

Diketahui, sebelum kejadian ini, di awal September 2016 silam, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.

Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 - 26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yg cenderung mendiskreditkan Indonesia.
Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu.

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...