Tirtanadi Diambil Alih Pemko Medan ?
SUARAMEDAN.com -Medan, - Desakan agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mengelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi terus bergulir, kalau sebelumnya penasehat Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan, yang kini Ketua Komisi A Sabar Syamsurya Sitepu SI Kom mendesak agar Pemko segera pengelola perusahaan air minum tersebut.
Menyusul kemudian Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), yang saat ini menjabat Sekretaris Komisi B DPRD Medan Muhammad Nasir, kini giliran Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu SH melakukan hal serupa.
"Saya pikir saatnya Pemko Medan mengelola PDAM Tirtanadi, karena dari situ kita dapat mata anggaran yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemko Medan,"ujar Burhanuddin kepada wartawan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Jumat (2/12).
Kalau katanya PDAM Tirtanadi memiliki hutang sebanyak Rp 8 miliar, itu bukan jadi penghalang bagi Pemko Medan untuk mengambil alih pengelolaan perusahaan daerah yang kini masih milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tersebut.
"Saya melihat birokrasi di PDAM Tirtanadi cukup berbelit-belit ada struktur yang tidak perlu ada namun diadakan, seperti dibidang pengawas misalnya, menang sah-sah saja ada badan pengawas, namun jangan terlalu besar, sehingga banyak yang harus dievaluasi,"tandasnya.
DPRD Medan sendiri katanya telah mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PDAM Tirtanadi, hanya saja belum ada pertemuan khusus antara Pemko Medan dengan DPRD Medan, sebut Burhan.
"Kalau hutang PDAM Tirtanadi tersebut yang dijadikan alasan, Pemko Medan saya pikir terlalu kecil, berapalah Rp 8 miliar itu jika dibandingkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan ini sendiri,"sebut Burhan.
Apalagi Pemko Medan ada membantu pemasangan pipa induk untuk keperluan pemasangan baru bagi masyarakat Kota Medan yang uangnya diambil dari APBD Kota Medan, walaupun tidak semua masyarakat Medan tertampung menjadi konsumen PDAM Tirtanadi, namun paling tidak adalah upaya Pemko Medan untuk membantu masyarakatnya.
Meskipun pemasangan pipa induk ini merupakan kesepakan antara Pemko Medan dengan PDAM Tirtanadi, sehingga masyarakat tidak merasa terpinggirkan dalam mengkomsumsi air minum yang dipasuk dari PDAM Tirtanadi.
Menurut Burhanuddin 80 Persen konsumen PDAM Tirtanadi adalah masyarakat Kota Medan, namun sejauh ini kontribusi yang diberikan untuk Pemko Medan tidak ada, jumlah ini dipastikan akan terus meningkat."Jadi kita mengingikan PDAM Tirtanadi dikelola oleh Pemko Medan,"tandasnya.
Menyusul kemudian Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), yang saat ini menjabat Sekretaris Komisi B DPRD Medan Muhammad Nasir, kini giliran Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu SH melakukan hal serupa.
"Saya pikir saatnya Pemko Medan mengelola PDAM Tirtanadi, karena dari situ kita dapat mata anggaran yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemko Medan,"ujar Burhanuddin kepada wartawan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Jumat (2/12).
Kalau katanya PDAM Tirtanadi memiliki hutang sebanyak Rp 8 miliar, itu bukan jadi penghalang bagi Pemko Medan untuk mengambil alih pengelolaan perusahaan daerah yang kini masih milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tersebut.
"Saya melihat birokrasi di PDAM Tirtanadi cukup berbelit-belit ada struktur yang tidak perlu ada namun diadakan, seperti dibidang pengawas misalnya, menang sah-sah saja ada badan pengawas, namun jangan terlalu besar, sehingga banyak yang harus dievaluasi,"tandasnya.
DPRD Medan sendiri katanya telah mewacanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PDAM Tirtanadi, hanya saja belum ada pertemuan khusus antara Pemko Medan dengan DPRD Medan, sebut Burhan.
"Kalau hutang PDAM Tirtanadi tersebut yang dijadikan alasan, Pemko Medan saya pikir terlalu kecil, berapalah Rp 8 miliar itu jika dibandingkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan ini sendiri,"sebut Burhan.
Apalagi Pemko Medan ada membantu pemasangan pipa induk untuk keperluan pemasangan baru bagi masyarakat Kota Medan yang uangnya diambil dari APBD Kota Medan, walaupun tidak semua masyarakat Medan tertampung menjadi konsumen PDAM Tirtanadi, namun paling tidak adalah upaya Pemko Medan untuk membantu masyarakatnya.
Meskipun pemasangan pipa induk ini merupakan kesepakan antara Pemko Medan dengan PDAM Tirtanadi, sehingga masyarakat tidak merasa terpinggirkan dalam mengkomsumsi air minum yang dipasuk dari PDAM Tirtanadi.
Menurut Burhanuddin 80 Persen konsumen PDAM Tirtanadi adalah masyarakat Kota Medan, namun sejauh ini kontribusi yang diberikan untuk Pemko Medan tidak ada, jumlah ini dipastikan akan terus meningkat."Jadi kita mengingikan PDAM Tirtanadi dikelola oleh Pemko Medan,"tandasnya.
loading...
0 Response to "Tirtanadi Diambil Alih Pemko Medan ?"
Post a Comment