Tidak Tahan Ahok, "Umat Islam Terluka dengan Sikap Kejagung"
SUARAMEDAN.com - Jakarta,- Prinsip equality before the law (kesamaan di hadapan hukum) nampaknya tak dijalankan Kejaksaan Agung dalam menangai kasus penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang merupakan Gubernur DKI Jakarta (non-aktif).
Dimana pada hari ini, Kamis (1/12/2016), pihak penyidik dari kepolisian telah menyerahkan barang bukti dan tersangka (Ahok) ke Kejagung, dan seharusnya Kejagung menahan Ahok.
“Harus ada kesamaan hukum di masyarakat, supaya masyarakat merasa tak ada diskriminasi,” kata Tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Kapitra Ampera di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Terkait alasan Kejagung tak menahan Ahok, dirinya menilai hal tersebut merupakan alasan formil saja. Bagi GNPF-MUI, penahanan seharusnya bisa dilakukan karena tersangka sangat berpotensi mengulangi perbuatannya.
“Dia (Ahok) mengatakan, pendemo dibayar 500 ribu. Dia juga mengatakan pendemo barbar. Ini kan sama saja mengulangi perbuatan,” tegasnya.
“Kami (umat Islam yang tergabung dalam GNPF-MUI) terluka dengan penegakkan hukum ini. Kita tidak akan menerima. Karena perlakuan yang yang diterima orang lain, seperti pelaku penistaan agama di Bali, orangnya langsung ditahan,” lanjutnya.
Namun demikian, kata Kapitra, pihaknya tak punya pilihan lain. Karenanya tim advokasi GNPF-MUI tetap membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan.
“Kami ingin Kejaksaan membantu kami. Kejaksaan harus bisa membuktikan bahwa Ahok sudah menista agama,” pungkasnya.
sumber : nusanews
Dimana pada hari ini, Kamis (1/12/2016), pihak penyidik dari kepolisian telah menyerahkan barang bukti dan tersangka (Ahok) ke Kejagung, dan seharusnya Kejagung menahan Ahok.
“Harus ada kesamaan hukum di masyarakat, supaya masyarakat merasa tak ada diskriminasi,” kata Tim advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Kapitra Ampera di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (1/12/2016).
Terkait alasan Kejagung tak menahan Ahok, dirinya menilai hal tersebut merupakan alasan formil saja. Bagi GNPF-MUI, penahanan seharusnya bisa dilakukan karena tersangka sangat berpotensi mengulangi perbuatannya.
“Dia (Ahok) mengatakan, pendemo dibayar 500 ribu. Dia juga mengatakan pendemo barbar. Ini kan sama saja mengulangi perbuatan,” tegasnya.
“Kami (umat Islam yang tergabung dalam GNPF-MUI) terluka dengan penegakkan hukum ini. Kita tidak akan menerima. Karena perlakuan yang yang diterima orang lain, seperti pelaku penistaan agama di Bali, orangnya langsung ditahan,” lanjutnya.
Namun demikian, kata Kapitra, pihaknya tak punya pilihan lain. Karenanya tim advokasi GNPF-MUI tetap membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan.
“Kami ingin Kejaksaan membantu kami. Kejaksaan harus bisa membuktikan bahwa Ahok sudah menista agama,” pungkasnya.
sumber : nusanews
loading...
0 Response to "Tidak Tahan Ahok, "Umat Islam Terluka dengan Sikap Kejagung""
Post a Comment