Sitompul : Kasus Archandra Ada Upaya Pelemahan Ideologi dan Konstitusi
SUARAMEDAN.com - Kondisi kedaulatan negara dan bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman serius. Baik itu dari dalam maupun luar negeri yang dinilai ada upaya pengkerdilan dan pelemahan hingga bangsa Indonesia tidak mandiri.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Medan Hendrik H Sitompul kepada wartawan, Rabu (17/8/2016) menyikapi status kewarga negaraan ganda mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar berkaitan perayaan HUT RI ke 71.
Menurut Hendrik Sitompul, terkait pengangkatan Arcandra Tahar menjadi menteri ESDM dinilai suatu kecerobohan dan kelalaian bahkan kesengajaan pihak tertentu. Untuk itu kata anggota DPRD Medan Fraksi Demokrat ini, belajar dari kasus tersebut bangsa Indonesia harus berbenah dan menata diri kembali.
“Terkait kasus ini, saya cenderung mengatakan, selamat datang negara outsourcing. Jika saja kasus Arcandra Tahar menteri ESDM tidak transparan ke publik. Jangan heran jika kelak ada berbagai upaya pelemahan ideolagi dan konstitusi. Semua pantas prihatin dan harus mencermati fenomena ini,” ujar Hendrik Sitompul yang juga alumni PPRA 52 Lemhanas RI.
Dikatakan Hendrik, bila merujuk pada Desember 2015 lalu saat Presiden Jokowi meluncurkan 7 (tujuh) impian menandai 70 tahun kemerdekaaan RI yakni SDM Indonesia mengungguli bangsa lain, menjungjung tinggi pluralisme, berbudaya dan religius. Selanjutnya, Indonesia menjadi pusat pendidikan, memiliki aparatur pemerintah yang bebas korupsi, Indonesia, terbangunnya infrastruktur yang merata, mandiri dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi.
Maka kata Hendrik, jika dikaitkan dengan kasus Arcandra Tahar, maka wujud mimpi itu patut dipertanyakan. Padahal, kata Hendrik, upaya menghadapi tantangan itu sangta sederhana yakni memperkuat persatuan dan menumbuhkembangkan karakter bangsa yang kuat.
Dalam proses sejarah perkembangan Indonesia modern, telah dipilih Polik Kebangsaan sebagai pilihan atas multikulturalisme yang ada di bumi Nusantara. Semangat dan jiwa yang satu ini jelas terlihat dalam sidang BPUPKI dan PPKI yang kemudian di munculkan dalam Santiaji Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Medan Hendrik H Sitompul kepada wartawan, Rabu (17/8/2016) menyikapi status kewarga negaraan ganda mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar berkaitan perayaan HUT RI ke 71.
Menurut Hendrik Sitompul, terkait pengangkatan Arcandra Tahar menjadi menteri ESDM dinilai suatu kecerobohan dan kelalaian bahkan kesengajaan pihak tertentu. Untuk itu kata anggota DPRD Medan Fraksi Demokrat ini, belajar dari kasus tersebut bangsa Indonesia harus berbenah dan menata diri kembali.
“Terkait kasus ini, saya cenderung mengatakan, selamat datang negara outsourcing. Jika saja kasus Arcandra Tahar menteri ESDM tidak transparan ke publik. Jangan heran jika kelak ada berbagai upaya pelemahan ideolagi dan konstitusi. Semua pantas prihatin dan harus mencermati fenomena ini,” ujar Hendrik Sitompul yang juga alumni PPRA 52 Lemhanas RI.
Dikatakan Hendrik, bila merujuk pada Desember 2015 lalu saat Presiden Jokowi meluncurkan 7 (tujuh) impian menandai 70 tahun kemerdekaaan RI yakni SDM Indonesia mengungguli bangsa lain, menjungjung tinggi pluralisme, berbudaya dan religius. Selanjutnya, Indonesia menjadi pusat pendidikan, memiliki aparatur pemerintah yang bebas korupsi, Indonesia, terbangunnya infrastruktur yang merata, mandiri dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi.
Maka kata Hendrik, jika dikaitkan dengan kasus Arcandra Tahar, maka wujud mimpi itu patut dipertanyakan. Padahal, kata Hendrik, upaya menghadapi tantangan itu sangta sederhana yakni memperkuat persatuan dan menumbuhkembangkan karakter bangsa yang kuat.
Dalam proses sejarah perkembangan Indonesia modern, telah dipilih Polik Kebangsaan sebagai pilihan atas multikulturalisme yang ada di bumi Nusantara. Semangat dan jiwa yang satu ini jelas terlihat dalam sidang BPUPKI dan PPKI yang kemudian di munculkan dalam Santiaji Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
loading...
0 Response to "Sitompul : Kasus Archandra Ada Upaya Pelemahan Ideologi dan Konstitusi"
Post a Comment