Nah Lho.......!, Dewan Tuding Sertifikat SIM Merupakan Pemerasan
SUARAMEDAN.com - Mahalnya biaya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kepolisian Satlantas Medan menjadi sorotan sejumlah anggota DPRD Medan. Konon, untuk mendapatkan SIM A atau C pemohon harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 800 ribu yakni Rp 400 ribu untuk sertifikat dan Rp 400 ribu untuk biaya di kepolisian.
Parahnya lagi, untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus melalui biro jasa yang dikelola dan diterbitkan Medan Safety Driving Center (MSDC) beralamat di Jl Bilal Medan. Biro jasa itu diduga ‘peliharaan’ pihak Polresta Kota Medan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumban Gaol SH kepada wartawan, Kamis (4/8) menuding tindakan pihak MSDC merupakn tindakan pemerasan, Karena wajib sertifikat bukan lah sebuah ketentuan priduk UU.
Untuk itu, Andi Lumban Gaol berharap bagi masyarakat korban wajib sertifikat supaya melaporkan ke instansi terkait maupun lembaga resmi lainnya.“Ini merupakan pelanggaran hukum. Masyarakat yang korban pemerasan dianjurkan membuat gugatan class action,” tegas politisi PKPI ini seraya mengatakan agar pihak kepolisian supaya meninjau kembali kebijakan membebani biaya wajib sertifikat.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Medan Roby Barus mengaku sudah mendapatkan keluhan masyarakat Medan terkait banyaknya pungutan tak resmi saat pengurusan SIM di Satlantas Medan. Ditambah lagi biaya wajib sertifikat yang dinilai hanya akal akalan.
Ditakan Roby, dalam waktu dekat ini DPRD Medan akan segera memanggil pihak MSDC dan kepolisian untuk digelar rapat dengar pendapat (RDP) di komisi A yang membidangi hukum.
Menurut Roby, pemanggilan dilakukan untuk dimintai keterangan dari pihak kepolisian dan MSDC terkait prosedur pengurusan SIM. “Jika memang tidak memiliki dasar hukum, kita rekomendasikan supaya ditindak pelakunya. Kendati memiliki dasar hukum, tetap kita minta supaya dievaluasi. Kasihan masyarakat pemohon SIM dibebankan biaya yang cukup tinggi, “ tegas Roby asal partai PDIP ini.
Parahnya lagi, untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus melalui biro jasa yang dikelola dan diterbitkan Medan Safety Driving Center (MSDC) beralamat di Jl Bilal Medan. Biro jasa itu diduga ‘peliharaan’ pihak Polresta Kota Medan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Andi Lumban Gaol SH kepada wartawan, Kamis (4/8) menuding tindakan pihak MSDC merupakn tindakan pemerasan, Karena wajib sertifikat bukan lah sebuah ketentuan priduk UU.
Untuk itu, Andi Lumban Gaol berharap bagi masyarakat korban wajib sertifikat supaya melaporkan ke instansi terkait maupun lembaga resmi lainnya.“Ini merupakan pelanggaran hukum. Masyarakat yang korban pemerasan dianjurkan membuat gugatan class action,” tegas politisi PKPI ini seraya mengatakan agar pihak kepolisian supaya meninjau kembali kebijakan membebani biaya wajib sertifikat.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Medan Roby Barus mengaku sudah mendapatkan keluhan masyarakat Medan terkait banyaknya pungutan tak resmi saat pengurusan SIM di Satlantas Medan. Ditambah lagi biaya wajib sertifikat yang dinilai hanya akal akalan.
Ditakan Roby, dalam waktu dekat ini DPRD Medan akan segera memanggil pihak MSDC dan kepolisian untuk digelar rapat dengar pendapat (RDP) di komisi A yang membidangi hukum.
Menurut Roby, pemanggilan dilakukan untuk dimintai keterangan dari pihak kepolisian dan MSDC terkait prosedur pengurusan SIM. “Jika memang tidak memiliki dasar hukum, kita rekomendasikan supaya ditindak pelakunya. Kendati memiliki dasar hukum, tetap kita minta supaya dievaluasi. Kasihan masyarakat pemohon SIM dibebankan biaya yang cukup tinggi, “ tegas Roby asal partai PDIP ini.
loading...
0 Response to "Nah Lho.......!, Dewan Tuding Sertifikat SIM Merupakan Pemerasan "
Post a Comment