Inilah Penyebab Gubernur Sultra Nur Alam di Tetapkan Jadi tersangka

SUARAMEDAN.com -Meski kasusnya pernah dihentikan oleh Kejaksaan Agung tanpa ada alasan yang jelas, ternyata Nur Alam tak bisa bernapas lega. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam telah mengincarnya karena telah menerima laporan dari PPATK terkait rekening mencurigakan yang dimilikinya.

Menurut Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Pada Selasa (23/8/2016), KPK mengumumkan Nur Alam sebagai tersangka karena menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

"Diduga, penerbitan SK dan izin tidak sesuai aturan yang berlaku, dan ada kick back yang diterima Gubernur Sultra," kata Syarif.

Penyidik KPK telah melakukan pengembangan kasus ini sejak satu tahun terakhir. Tak hanya itu, KPK menduga perkara ini juga melibatkan Bupati Buton dan Bupati Bombana di Sulawesi Tenggara.

Meski penerbitan izin pertambangan telah diserahkan kepada gubernur, kepala daerah di Buton dan Bombana, diduga ikut merekomendasikan penerbitan izin pertambangan nikel kepada Gubernur Nur Alam.

"Lokasi pertambangan berada di dua lokasi kabupaten sehingga ada rekomendasi dari dua pimpinan kabupaten tersebut ke Gubernur," ujar Syarif.

Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jabatan yang seharusnya di emban untuk mensejahterakan rakyat, malah disalahgunakannya untuk memperkaya dirinya sendiri

sumber : kompas