USUT....!!, Pejabat Tinggi Pemko Medan Terlibat Praktek Kotor Penerimaan Siswa Baru ?
SUARAMEDAN.com - Penerima siswa baru di Kota Medan diduga kembali diwarnai praktek kotor berupa uang pelicin agar siswa bisa diterima disekolah yang ia tuju. Tidak tanggung-tanggung, permainan kotor ini bahkan diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi di Pemko Medan.
"Selain turun ke sekolah-sekolah, kita juga menerima langsung laporan dari masyarakat soal dugaan permainan ini. Bahkan yang membuat kita miris para kepala sekolah maupun pejabat di sekolah tidak malu mengatakan kalau urusan siswa baru tahun ini dikendalikan langsung oleh pejabat tersebut. Ada istilah harus ada rekomendasi,"ujar Pemerhati Pendidikan Kota Medan H Idrus Djunaidi SH kepada wartawan Minggu (17/07/2016).
Jika kondisi itu benar, lanjut Idrus tentulah sangat berdampak kepada kualitas dan mutu pendidikan di Kota Medan. Pasalnya hanya orang-orang yang berduit dan memiliki kedekatan dengan para pejabat yang bisa bersekolah. Sedangkan siswa pintar kemungkinan besar akan tersisih hanya karena perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.
"Ini menyangkut dengan masa depan anak bangsa. Dugaan-dugaan kecurangan ini tentunya harus ditindaklanjuti. Dalam hal ini tentu DPRD Medan harus menjalankan fungsi pengawasannya untuk menyelamatkan dunia pendidikan kita. Bila perlu bentuk Pansus Penerimaan Siswa Baru,"tegas Idrus.
Dibeberkan Idrus dugaan adanya permainan dalam penerimaan siswa baru tahun ini memang cukup terbuka. Apalagi sistem penerimaan siswa baru tidak secara terbuka diterima publik. Seharusnya pihak sekolah mengumumkan hasil seleksi NEM dan ujian siswa bersangkutan.
"Pertanyaannya siapa yang tahu kalau siswa yang diterima itu NEM dan hasil ujiannya bagus kalau tidak diumumkan. Ini harus dibuka selebar-lebarnya biar siswa maupun orangtuanya mengetahuinya. DPRD Medan harus menelusuri ini,"ujarnya.
Ditegaskan Idrus, tidak hanya membentuk Pansus Siswa baru, dirinya juga meminta aparat penegak hukum turun tangan dengan kondisi ini. Kejahatan didunia pendidikan menurut Idrus tidak jauh beda dengan kejahatan narkoba karena sama-sama bisa merusak generasi muda.
"Kalau kita tidak ingin generasi muda hancur. Maka semua pihak harus bergerak. Jika eksekutifnya dinilai tidak mampu, Legeslatif dan aparat penegak hukum harus bergerak. Termasuk juga kami sebagai masyarakat akan ambil andil untu kepentingan bangsa dan negera,"pungkasnya.
Terpisah, Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengakui pihaknya banyak menerima laporan dan pegaduan masyarakat soal adanya pelanggaran penerimaan siswa baru. Menurut Abyadi pelanggaran yang dilakukan tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti adanya penggunaan uang agar bisa bersekolah ditempat yang dituju.
"Setiap laporan tentu menjadi masukan dan akan kita telesuri,"ujar Abyadi.
"Selain turun ke sekolah-sekolah, kita juga menerima langsung laporan dari masyarakat soal dugaan permainan ini. Bahkan yang membuat kita miris para kepala sekolah maupun pejabat di sekolah tidak malu mengatakan kalau urusan siswa baru tahun ini dikendalikan langsung oleh pejabat tersebut. Ada istilah harus ada rekomendasi,"ujar Pemerhati Pendidikan Kota Medan H Idrus Djunaidi SH kepada wartawan Minggu (17/07/2016).
Jika kondisi itu benar, lanjut Idrus tentulah sangat berdampak kepada kualitas dan mutu pendidikan di Kota Medan. Pasalnya hanya orang-orang yang berduit dan memiliki kedekatan dengan para pejabat yang bisa bersekolah. Sedangkan siswa pintar kemungkinan besar akan tersisih hanya karena perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.
"Ini menyangkut dengan masa depan anak bangsa. Dugaan-dugaan kecurangan ini tentunya harus ditindaklanjuti. Dalam hal ini tentu DPRD Medan harus menjalankan fungsi pengawasannya untuk menyelamatkan dunia pendidikan kita. Bila perlu bentuk Pansus Penerimaan Siswa Baru,"tegas Idrus.
Dibeberkan Idrus dugaan adanya permainan dalam penerimaan siswa baru tahun ini memang cukup terbuka. Apalagi sistem penerimaan siswa baru tidak secara terbuka diterima publik. Seharusnya pihak sekolah mengumumkan hasil seleksi NEM dan ujian siswa bersangkutan.
"Pertanyaannya siapa yang tahu kalau siswa yang diterima itu NEM dan hasil ujiannya bagus kalau tidak diumumkan. Ini harus dibuka selebar-lebarnya biar siswa maupun orangtuanya mengetahuinya. DPRD Medan harus menelusuri ini,"ujarnya.
Ditegaskan Idrus, tidak hanya membentuk Pansus Siswa baru, dirinya juga meminta aparat penegak hukum turun tangan dengan kondisi ini. Kejahatan didunia pendidikan menurut Idrus tidak jauh beda dengan kejahatan narkoba karena sama-sama bisa merusak generasi muda.
"Kalau kita tidak ingin generasi muda hancur. Maka semua pihak harus bergerak. Jika eksekutifnya dinilai tidak mampu, Legeslatif dan aparat penegak hukum harus bergerak. Termasuk juga kami sebagai masyarakat akan ambil andil untu kepentingan bangsa dan negera,"pungkasnya.
Terpisah, Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengakui pihaknya banyak menerima laporan dan pegaduan masyarakat soal adanya pelanggaran penerimaan siswa baru. Menurut Abyadi pelanggaran yang dilakukan tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti adanya penggunaan uang agar bisa bersekolah ditempat yang dituju.
"Setiap laporan tentu menjadi masukan dan akan kita telesuri,"ujar Abyadi.
loading...
0 Response to "USUT....!!, Pejabat Tinggi Pemko Medan Terlibat Praktek Kotor Penerimaan Siswa Baru ?"
Post a Comment