Dugaan Fiktif Kunker Anggota DPR

SUARAMEDAN.com - Jakarta – Dugaan fiktif kunjungan kerja (kunker) anggota DPR akhirnya terungkap ke public. Lalu apakah sebenarnya yang terjadi di gedung rakyat tersebut? Benarkah penyebabnya karena anggota DPR RI pada malas, ataukah ada indikasi penyimpangan di dalamnya?

Kini, KPK akan mempelajari temuan BPK terkait dugaan kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR yang merugikan keuangan negara hingga Rp 945 miliar. Publik pun menanti jawaban agar tidak ada yang fiktif dari dana yang dipakai wakil rakyat.
Wakil Ketua BURT DPR Dimyati Natakusuma meyakini anggota DPR menjalankan kunkernya sesuai aturan. Hanya saja, para anggota dewan ini terlalu malas untuk menyusun laporan secara lengkap setelah menerima duit.

"Ada yang kadang-kadang malas (melaporkan). Ambil duitnya mau, melaporkannya tidak mau. Ada yang malas juga mempertanggungjawabkan," kata Dimyati Natakusuma saat dihubungi, Kamis (12/5/2016) malam.

Senada dengan Dimyati, Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno juga menepis kemungkinan adanya penyimpangan anggaran.

"Enggak (berakibat hukum). Selama ini kan anggota dewan anggap enteng pelaporan seperti itu, karena kegiatan politik banyak yang tidak bisa dilaporkan dengan langsung-langsung seperti itu," ucap Hendrawan saat dihubungi, Kamis (12/5/2016).

"Misalnya nyumbang ini, nyumbang itu, puluhan juta kan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mengumpulkan orang dikasih (dana) transport, bagaimana cara pertanggungjawabkan?" imbuhnya.

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...