Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Sangat Tinggi

SUARAMEDAN.com - Jakarta – Ketimpangan Sosial di anah Air sudah bukan rahasia lagi, banyaknya orang miskin di Indonesia dan terus meningkat di tahun 2015, sangat bertolak belakang dengan penghasilan orang-orang super kaya di Indonesia. Ketimpangan itu setiap hari semakin timggi karena jumlah kelompok super kaya ini di Indonesia terus meningkat.

Peneliti Perkumpulan Prakarsa, Maftuhan, mengatakan penyebab ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia adalah pendapatan orang-orang superkaya yang berpenghasilan Rp 5-10 miliar per tahun yang tidak mau membayar pajak. Kontribusi total pajak dari kelompok superkaya hanya sekitar 2 persen terhadap penerimaan negara melalui pajak penghasilan.  Belum lagi pajak yang dikutip di korupsi oleh petugas pajak, seperti yang pernah dilakukan oleh gayus beberapa tahun lalu.

Perilaku itu berkebalikan dengan kelompok pekerja atau kelas menengah. Sumbangan pajak oleh kelas menengah mencapai 15 persen terhadap penerimaan negara. Ia memberikan gambaran dari potensi 60 juta pembayar pajak, saat ini baru 27,57 persen juta orang yang terdaftar alias memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dari jumlah itu, hanya 11 juta orang yang memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, sumbangan pajak penghasilan dari total penerimaan negara hanya 12 persen dari potensi pajak 16-18 persen. “Artinya, negara ini ditopang pajak kelompok pekerja,” kata Maftuhan.

Tingginya angka ketimpangan itu menjadi topik pembahasan dalam diskusi di luar agenda utama Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bertema “Goal 10 SDGs Reducing Inequality: Desirable but is it Feasible?”. Diskusi itu diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan lembaga masyarakat sipil internasional di Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) pada Dewan Perwakilan Bangsa-Bangsa di New York.

Maftuhan mengusulkan supaya ada redistribusi pajak yang menguntungkan kelompok miskin dan kelas menengah, yaitu dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan listrik. “Infrastruktur dasar juga harus menjadi prioritas agar redistribusi pajak dapat dinikmati semua kalangan,” tuturnya.

Maftuhan mengkritik pemerintah Joko Widodo yang cenderung mengejar pembangunan infrastruktur besar, seperti jalan tol dan bandara, yang cenderung dinikmati kalangan industri besar
Ketimpangan ekonomi dan sosial adalah bukti pemerintah tidak pandai dalam mengelola negara yang besar ini. Sehingga rakyat terus tenggelam dalam kemiskinan. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 780.000 orang

Tweet

Subscribe to receive free email updates:

loading...