Banyak Keluhan, Plt Gubsu Minta Aparatur Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
SUARAMEDAN.com - Plt Gubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengharapkan aparatur pemerintah agar meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Karena menurut Plt Gubsu masih banyaknya keluhan atau komplain masyarakat atas pelayanan publik oleh aparatur pemerintah yang disampaikan melalui media massa, baik cetak dan elektronik.
"Kualitas pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan karena kesadaran dan tuntutan masyarakat akan hak atas kualitas pelayanan publik semakin meningkat seiring pesatnya kemajuan di segala aspek kehidupan masyarakat sebagai akibat keberhasilan pembangunan nasional," sebut Plt Gubsu.
Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu dalam sambutannya saat menjadi pembina Upacara pada Upacara Bendera PNS di Halaman Kantor Gubsu, Senin (18/01/2016). Hadir pada kesempatan tersebut Sekdaprovsu H Hasban Ritonga, para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provsu serta PNS di lingkungan sekretariat Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, maka diterbitkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang tersebut mempertegas hak dan kewajiban setiap warganegara dan penduduk, serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Oleh karenanya Plt Gubsu mengimbau kepada seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyusun standar pelayanan publik (SPP), penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM). Karena hingga saat ini masih banyak SKPD yang belum menyusun SOP dan SPP. Dan menurut ombudsman RI pemprovsu mendapat predikat zona kuning dalam hal pelayanan publik sepanjang tahun 2015. "Saya harapkan di tahun 2016 SKPD yang berada di zonal kungin dan merah agar terus berusaha berada pada zona hijau dan untuk SKPD yang sudah berada di zonal hijau akan mempertahankan posisi tersebut," sebut Plt Gubsu.
Menurut Plt Gubsu Reformasi birokrasi merupakan salah satu hali yang penting dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga sangat penting dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus mencakup kepemimpinan dan organisasi, aparatur, skill yang dimiliki, proses dan sarana prasarana, serta budaya dan etos kerja.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendorong percepatan reformasi birokrasi adalah pemerintah menyelenggarakan kompetensi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dan dalam peraturan menteri PAN dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2015, hal kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengikuti kompetisi sinovik 2016 dan setiap SKPD wajib menyusun.
Menindaklanjuti Permenpan tersebut, Plt Gubsu mengatakan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Gubsu Nomor 060/9947 tanggal 4 Nopember 2015 yang meminta kepada Kepala SKPD Pemprovsu agar menyusun Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dan menyerahkan kepada Gubsu cq. Biro Organisa paling lambat 10 Juni 2016. Namun hingga 17 Januari 2016 belum ada satupun SKPD Pemprovsu sinovik tersebut. "Diharapkan perhatian saudara-saudara Kepala SKPD," tegas Plt Gubsu.
Pada kesempatan itu kembali Plt Gubsu mengingatkan agar seluruh penyelenggara pelayanan agar terus memahami dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 sehingga dengan demikian kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dapat berjalan seperti yang diharapkan masyarakat. "Satu hal yang saya tekankan kepada aparatur sipil negara, yakni jangan membiasakan diri menunda pekerjaan, kalau bisa diselesaikan satu hari jangan menunda hingga hari esok dan dapat menciptakan "team work" yang lebih baik , integritas tinggi dan selalu berfikiran positif," sebutnya. [SM]
"Kualitas pelayanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan karena kesadaran dan tuntutan masyarakat akan hak atas kualitas pelayanan publik semakin meningkat seiring pesatnya kemajuan di segala aspek kehidupan masyarakat sebagai akibat keberhasilan pembangunan nasional," sebut Plt Gubsu.
Hal tersebut disampaikan Plt Gubsu dalam sambutannya saat menjadi pembina Upacara pada Upacara Bendera PNS di Halaman Kantor Gubsu, Senin (18/01/2016). Hadir pada kesempatan tersebut Sekdaprovsu H Hasban Ritonga, para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provsu serta PNS di lingkungan sekretariat Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, maka diterbitkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang tersebut mempertegas hak dan kewajiban setiap warganegara dan penduduk, serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Oleh karenanya Plt Gubsu mengimbau kepada seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyusun standar pelayanan publik (SPP), penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM). Karena hingga saat ini masih banyak SKPD yang belum menyusun SOP dan SPP. Dan menurut ombudsman RI pemprovsu mendapat predikat zona kuning dalam hal pelayanan publik sepanjang tahun 2015. "Saya harapkan di tahun 2016 SKPD yang berada di zonal kungin dan merah agar terus berusaha berada pada zona hijau dan untuk SKPD yang sudah berada di zonal hijau akan mempertahankan posisi tersebut," sebut Plt Gubsu.
Menurut Plt Gubsu Reformasi birokrasi merupakan salah satu hali yang penting dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga sangat penting dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus mencakup kepemimpinan dan organisasi, aparatur, skill yang dimiliki, proses dan sarana prasarana, serta budaya dan etos kerja.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mendorong percepatan reformasi birokrasi adalah pemerintah menyelenggarakan kompetensi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dan dalam peraturan menteri PAN dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2015, hal kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengikuti kompetisi sinovik 2016 dan setiap SKPD wajib menyusun.
Menindaklanjuti Permenpan tersebut, Plt Gubsu mengatakan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Gubsu Nomor 060/9947 tanggal 4 Nopember 2015 yang meminta kepada Kepala SKPD Pemprovsu agar menyusun Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dan menyerahkan kepada Gubsu cq. Biro Organisa paling lambat 10 Juni 2016. Namun hingga 17 Januari 2016 belum ada satupun SKPD Pemprovsu sinovik tersebut. "Diharapkan perhatian saudara-saudara Kepala SKPD," tegas Plt Gubsu.
Pada kesempatan itu kembali Plt Gubsu mengingatkan agar seluruh penyelenggara pelayanan agar terus memahami dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 sehingga dengan demikian kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dapat berjalan seperti yang diharapkan masyarakat. "Satu hal yang saya tekankan kepada aparatur sipil negara, yakni jangan membiasakan diri menunda pekerjaan, kalau bisa diselesaikan satu hari jangan menunda hingga hari esok dan dapat menciptakan "team work" yang lebih baik , integritas tinggi dan selalu berfikiran positif," sebutnya. [SM]
loading...
0 Response to "Banyak Keluhan, Plt Gubsu Minta Aparatur Pemerintah Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik"
Post a Comment