Walau Mendapat WTP dari BPK, DPRD Nilai Kinerja Pemko Medan Masih Perlu Ditingkatkan

SUARAMEDAN.com - Meskipun mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kinerja pelaksanaan APBD Kota Medan 2014 masih menunjukkan beberapa hal yang harus ditingkatkan, baik dilihat dari proses penyusunannya maupun dampaknya terhadap kondisi makro ekonomi Kota Medan.

Demikian Ketua Fraksi Partai Gerindra Surianto saat menyampaikan pandangan fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam sidang paripurna, Senin (29/6) sebagaimana dimuat pada laman analisadaily.com.

Disampaikannya, terkait besarnya silpa tahun anggaran 2014 tercatat Rp370,72 miliar Fraksi Partai Gerindra mengharapkan adanya penjelasan detail penyebab sisa anggaran tersebut.

“Kita mau tahu apakah anggaran itu tidak terserap atau sisa karena adanya efesiensi,” tukasnya.

Diketahui pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2014 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp91 miliar lebih dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp73 miliar lebih dari perolehan realisasi penerimaan pembiayaan dikurangi realisasi pengeluaran pembiayaan, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp52 miliar lebih.

Terhadap nilai silpa yang diperoleh, menurut Surianto atau biasa disapa Butong ini, fraksinya berpandangan silpa ini masih terlalu tingi. Meskipun sudah sedikit lebih bagus dibandingkan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2013.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui, Salman Alfarisi menjelaskan, realisasi pendapatan daerah Kota Medan pada tahun 2014 sebesar Rp4,04 triliun atau sebesar 88,63 persen, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 79,78 persen.

"Pencapaian ini menurut kami sudah bagus dan kami apresiasi sebagai wujud keseriusan membangun kota ini," tukasnya.

Namun demikian, dari sisi perolehan pajak penerangan jalan tahun 2014 sebesar Rp190,5 miliar lebih yang melebihi target dari sektor ini yaitu mencapai Rp164,7 miliar. Namun, sangat kontras dengan banyaknya lampu-lampu penerangan jalan di daerah rumah-rumah warga yang mati.

"Banyak sekali keluhan masyarakat yang disampaikan pada kami kalau lampu penerangan jalan mati atau bahkan belum memiliki lampu penerangan sama sekali. Padahal masyarakat selalu bayar pajak penerangan umum setiap bulan, tapi kenapa Pemko tak memberi pelayanan yang maksimal," papar Salman.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PAN H Ahmad Arif, mengutarakan tidak terealisasinya atau jauhnya pendapatan yang dicapai dari target yang ada yakni Rp4,560 triliun dengan hanya Rp4,42 triliun (88,63 persen).

Fraksi PAN menyayangkan hal ini terjadi sehingga menimbulkan penilaian terhadap Tim Keuangan Pemko Medan saat menyusun anggaran 2014 tidak memiliki data yang memadai serta asumsi mana yang dipakai.

Sedangkan Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Sekretaris Parlaungan Simangunsong menyoroti minimnya penerimaan pajak reklame yakni Rp17,708 miliar atau 29,93 persen dari yang dianggarkan.“Ini terindikasi ketidak mampuan SKPD terkait dalam menangani pajak reklame ini,” paparnya.