Soal Tudingan Tanggungjawab Dugaan Korupsi UPS, Ahok Seret Nama Jokowi
SUARAMEDAN.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai perihal
tudingan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana yang menyatakan
bahwa dirinya harus bertanggung jawab dalam dugaan korupsi UPS pada APBD
2014.
"Kalau memang bareskrim memanggil, silahkan saja," kata Ahok, sapaan akrab Basuki usai menghadiri silaturahmi dan buka bersama di Kantor Kelurahan Duren Sawit, Jakarta, Jumat (26/6).
Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung itu menilai seharusnya sang gubernur melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap seluruh penggunaan dana APBD 2014. Sebab, kata Lulung, sebagai eksekutif di Jakarta, seluruh proses lelang dan belanja barang dilakukan langsung oleh Ahok dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kalau memang bareskrim memanggil, silahkan saja," kata Ahok, sapaan akrab Basuki usai menghadiri silaturahmi dan buka bersama di Kantor Kelurahan Duren Sawit, Jakarta, Jumat (26/6).
Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung itu menilai seharusnya sang gubernur melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap seluruh penggunaan dana APBD 2014. Sebab, kata Lulung, sebagai eksekutif di Jakarta, seluruh proses lelang dan belanja barang dilakukan langsung oleh Ahok dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menanggapi hal itu, Ahok justru menyeret nama Joko Widodo untuk ikut
bertanggung jawab bersama dirinya. "Kalau saya tanggung jawab seperti
itu, Pak Jokowi juga harus sama-sama tanggung jawab," ujar mantan Bupati
Belitung Timur itu sebagaimana dimuat pada laman cnnindonesia.
Ahok membawa serta nama Jokowi lantaran pokok-pokok pikiran (pokir) yang menyangkut hal tersebut sudah ada sejak tahun 2012 lalu. "Itu kan pokir tahun 2012," katanya.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Balai Kota Jumat petang, Lulung menyebut Ahok hanya melakukan pencitraan saat melaporkan dugaan adanya korupsi pada APBD 2014 DKI Jakarta Februari silam.
Menurut dia, sebagai Wakil Gubernur, pelaksana tugas, dan Gubernur DKI Jakarta tahun lalu, Ahok harus bertanggungjawab atas seluruh penggunaan dana APBD 2014.
Ahok membawa serta nama Jokowi lantaran pokok-pokok pikiran (pokir) yang menyangkut hal tersebut sudah ada sejak tahun 2012 lalu. "Itu kan pokir tahun 2012," katanya.
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Balai Kota Jumat petang, Lulung menyebut Ahok hanya melakukan pencitraan saat melaporkan dugaan adanya korupsi pada APBD 2014 DKI Jakarta Februari silam.
Menurut dia, sebagai Wakil Gubernur, pelaksana tugas, dan Gubernur DKI Jakarta tahun lalu, Ahok harus bertanggungjawab atas seluruh penggunaan dana APBD 2014.
"Harusnya dia evaluasi dulu bagaimana mungkin UPS bisa terjadi lelang? Itu yang menjadi persoalan," katanya. Selain itu menurutnya beberapa sekolah penerima UPS itu seharusnya diverifikasi siapa calon pemenang lelangnya. "Tanya satuan harganya ke pabrikan, ditinjau juga pabriknya ada tidak?" kata Lulung.
Lulung juga menilai jika korupsi masih terjadi di lingkup Pemprov DKI Jakarta tahun ini, berarti Ahok tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
loading...
0 Response to "Soal Tudingan Tanggungjawab Dugaan Korupsi UPS, Ahok Seret Nama Jokowi"
Post a Comment