Politikus Golkar Misbakhun : Presiden Jokowi Harus Tahu Bahwa Dana Aspirasi Untuk Membantu Pemerintah

SUARAMEDAN.com - Anggota tim panitia kerja Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di badan legislasi (Baleg) DPR, Misbakhun, mengatakan pihaknya dapat melobi Presiden Joko Widodo terkait realisasi dana aspirasi. Lobi ditujukan untuk memuluskan implementasi dana.

Misbakhun mengatakan pihaknya hendak memberikan penjelasan utuh mengenai rencana dimasukkannya Rp 11,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun.

"Presiden jangan hanya milik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saja. Enggak ada partai oposisi, kamu mendukung APBN," kata Misbakhun di Jakarta, sebagaimana dimuat pada laman cnnindonesia, Rabu (24/6).

Tidak hanya itu, Politikus Partai Golkar tersebut menilai Presiden Jokowi harus mengetahui kalau dana aspirasi untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur di daerah, yang selama ini tak terjangkau oleh pemerintah.

Sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna, tiga fraksi partai pendukung pemerintah, PDI Perjuangan, NasDem dan Hanura secara resmi menolak realisasi UP2DP. Lebih jauh, pimpinan fraksi termasuk pimpinan partai pun turut memandatkan agar setiap anggota fraksi mereka tidak menggunakan hak pengusulan program pembangunan daerah pemilihan itu.

Setelah disahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kurang menyetujui secara utuh dari rencana realisasi dana aspirasi ini. Menurutnya, dana aspirasi ini kurang sesuai dengan lima hal yang berkaitan dengan sistem, aturan main dan tata kelola pemerintahan.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana perealisasian anggaran UP2DP ini tidak sesuai dengan ketentuan. Aturan yang dimaksud Bambang adalah selama ini pemerintah dalam membuat anggaran harus melalui beberapa tahapan karena pemerintah harus menyesuaikan dengan potensi penerimaan negara.

Terlebih kini pembahasan anggaran sudah melewati masa pembahasan di rancangan kerja pemerintah (RKP) sehingga tidak dimungkinkan masuk pos anggaran baru dalam APBN 2016.

Proses pembahasan anggaran diawali dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Usulan dari Musrenbangda kemudian dibawa ke tingkat Musywarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang sudah dilaksanakan sejak akhir April lalu. Usulan-usulan program tersebut akan masuk ke dalam rencana kerja pemerintah 2016. Di sinilah biasanya program yang membutuhkan anggaran besar sudah masuk dalam RKP.