Politik Tanpa Syarat Itu NOL BESAR, Ketum ParPol Kok Jadi Kepala BIN

di usianya yang sudah smakin senjaSutiyoso Ketum PKPI di angkat jadi kepala BIN

SUARAMEDAN.com -JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Marciano Norman, dinilai kurang tepat. Pasalnya, Sutiyoso saat ini menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indostrategi Andar Nubowo menyindir Presiden Jokowi. Dia menilai, dipilihnya Sutiyoso itu semakin menunjukkan sifat Jokowi yang setia kawan dan tahu balas budi.

"Bang Yos itu pendukung Jokowi-JK bersama PKPI. Semua partai sudah dapat posisi, kecuali PKPI. Sebagai orang yang baik, tentu Pak Jokowi tidak mau dianggap air susu dibalas air tuba atau kacang lupa kulitnya. Jadi dia mau nunjukin setia kawan dan tahu balas budi," nyinyir Andar seperti diberitakan Kantor Berita Politik Rabu, 10/6).

Andar pun menambahkan bahwa sifat kreatif dan inovatif Jokowi dalam berpolitik memang kerap melanggar pakem politik yang sudah ada.

"Bang Yos itu ketua parpol, diajukan jadi kepala BIN. Meski jenderal, tampaknya kurang elok ketua umum parpol jadi kepala BIN, ini pertama kali dalam sejarah politik di Indonesia. Hanya ada di pemerintahan Jokowi," kata Andar.

Dia menyarankan Bang Yos, panggilan Sutiyoso, segera melepaskan jabatan ketum PKPI untuk menjaga netralitas dan objektifitas BIN. Walau begitu, Andar tidak menampik Bang Yos sebagai jenderal TNI berpengalaman.

"Terlepas dari politik balas budi dan sebagai politisi

“Secara normatif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, memang tidak menegaskan adanya larangan pengurus partai politik menjadi Kepala BIN. Tapi ditinjau dari sisi fungsi dan tugas, serta wewenang yang dimiliki oleh seorang Kepala BIN, maka tidak tepat jika lembaga dipimpin oleh politikus, apalagi ketua umum partai politik,” ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, Rabu (10/6).

Menurut Said, jika pengurus parpol merangkap jabatan sebagai Kepala BIN, walaupun statusnya di partai nonaktif, akan besar sekali potensi benturan kepentingannya. Karena fungsi BIN terkait dengan persoalan keamanan dan pertahanan negara yang harus berperan netral.

“Kepala BIN itu kan juga bertindak sebagai koordinator dari penyelenggara intelejen negara lain seperti intelejen TNI, intelejen Polri, intelejen Kejagung, intelejen kementerian dan nonkementerian, dan seterusnya,” kata Said.

Presiden sudah mengusulkan nama Bang Yos sebagai Kepala BIN kepada DPR. Seandainya DPR menolak, lanjut Said, peluang Bang Yos menjabat sebagai Kepala BIN tetap sulit dibendung.

Sebab, peran DPR dalam pencalonan Kepala BIN hanya bersifat memberi "pertimbangan" dan bukan memberikan "persetujuan". Apalagi menurut aturan, Presiden hanya bisa mengajukan calon tunggal kepada DPR.

“Andai saja Bang Yos bukan ketua umum partai, posisi Kepala BIN itu saya kira pantas dijabatnya.

Sumber : Jawa Pos