PDIP dan Nasdem Ramai Ramai Serang Menteri Hina Presiden Jokowi, Ada Apa ?

SUARAMEDAN.com - Politikus Partai NasDem Akbar Faizal mengungkapkan isi transkrip pembicaraan dari sang menteri yang dianggap melecehkan wibawa Presiden Joko Widodo. Akbar mengatakan transkrip tersebut beredar di grup pesannya, yang diperkirakan terjadi pada 3 Juni lalu.

"Kalau memang saya harus dicopot ya silakan. Yang penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga presiden ngerti apa tugas saya. Wong presiden juga enggak ngerti apa-apa" kata Akbar membacakan transkrip pembicaraan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/6) sebagaimana dilansir pada laman cnnindonesia.

Anggota Komisi Hukum DPR ini menilai seharusnya sebagai orang terdekat presiden atau sebagai menteri, tak layak ada ucapan merendahkan presiden, apalagi hingga menghina. "Bukan menjadikan wajah Pak Presiden buruk kepada siapa yang memberikan mandat," tuturnya.

Kendati demikian, Akbar enggan memberi tahu siapa menteri yang mengatakan hal tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diketahui merupakan orang pertama yang mengatakan ada menteri yang menghina Presiden Jokowi. Saat itu, Tjahjo tidak merinci penghinaan seperti apa yang dilakukan menteri tersebut kepada Presiden. Tjahjo hanya menyebut, penghinaan itu menunjukan ketidakloyalan.

Tjahjo merasa heran dengan koleganya yang mulai berseberangan dengan Jokowi. Padahal dia merasa kondisi psikologis para menteri seharusnya tidak terganggu hal-hal di luar pekerjaan, seperti isu perombakan kabinet.

Sebelumnya politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, masalah penghinaan terhadap presiden sudah diingatkan sejak lama. Beberapa waktu lalu, Masinton memang pernah mengatakan ada beberapa menteri yang bertindak layaknya “brutus” atau baik di depan tetapi menusuk di belakang.

PDI Perjuangan, kata Masinton, menilai para menteri berdasarkan kinerja, profesionalisme, termasuk loyalitas kepada Jokowi selaku presiden. "Jika menteri berbicara di belakang presiden itu artinya tidak loyal dan mereka layak diganti," ujar Masinton saat dihubungi CNN Indonesia, Senin sore (29/6).

Masinton menjelaskan, sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensil yang berarti para menteri adalah anak buah presiden dan harus patuh pada presiden. Jika para menteri tidak patuh pada Jokowi maka, "mereka bukan menteri, tapi brutus."